Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengungkap berbagai tantangan dalam upaya mempercepat penurunan angka prevalensi bayi stunting di wilayahnya.
Tantangan yang dimaksud antara lain pandemi Covid-19 serta waktu yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku masyarakat.
Untuk itu, Edy meminta tambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Permintaan ini disampaikan Edy saat menghadiri rapat tentang percepatan penurunan angka bayi stunting bersama Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
"Kami juga mengharapkan dukungan APBN, melalui DAK untuk penyediaan alat surveilans gizi, sanitarian kit, serta makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus," ujar Edy melalui keterangan tertulis.
Saat ini, terdapat 347.437 bayi di Sumut yang mengalami stunting. Demi menekan angka prevalensi, Edy mengaku punya beberapa strategi, antara lain menjadikan program percepatan stunting sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut.
Baca Juga
Kemudian membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta membentuk Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir.
"Kami juga memiliki inovasi dalam penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus dengan bahan baku daun kelor, bekerja sama dengan UMKM dan bersumber APBD Tahun 2022," kata Edy melalui pernyataan tertulis.
Pada rapat tersebut, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menekankan komitmen penurunan prevalensi bayi stunting hingga 60 persen di 12 provinsi prioritas.
Ma'ruf sendiri diketahui menjabat sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) RI.
Dia mengingatkan agar percepatan penurunan stunting dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi serta berkualitas. Sehingga target prevalensi stunting 14 persen dapat terwujud pada 2024 mendatang.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengimbau para gubernur agar terus melanjutkan dan memperluas program inovasi dalam mempercepat penurunan angka stunting di provinsi masing-masing.
Ma'ruf juga mengingatkan agar sistem perencanaan serta penganggaran program percepatan penurunan stunting disusun berdasarkan bukti dan data.
