Bisnis.com, PADANG - Antrean truk yang membeli BBM solar bersubsidi di SPBU disebut menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng curah di Provinsi Sumatra Barat.
Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Ridonal mengatakan Pemprov Sumbar telah melakukan rapat bersama sejumlah produsen minyak goreng. Hasilnya tidak ada persoalan dari sisi produsen.
"Kita telah melakukan pertemuan dengan pihak produsen. Kesimpulannya dari kebutuhan minyak goreng curah 550 ton per hari tersedia di sejumlah produsen, dan bahkan berlebih," katanya kepada Bisnis di Padang, Kamis (31/3/2022).
Dia menjelaskan dari pernyataan pihak produsen minyak goreng, mereka mampu memproduksi minyak goreng khusus curah lebih dari 600 ton per harinya. Sementara kebutuhan di Sumbar 550 ton liter per harinya.
Dari hal itu, maka terlihat tidak ada persoalan tentang pasokan minyak goreng ke pasar. Tapi setelah dibahas betul persoalan kelangkaan minyak goreng curah itu, berada pada distributor.
"Jadi truk untuk mengangkut minyak goreng curah dari produsen, terkendala BBM solar. Dimana truk itu harus antre berhari-hari untuk mendapatkan solar. Padahal distributor butuh minyak goreng itu dihantarkan ke pasar di hari yang sama," jelasnya.
Diakuinya bahwa kondisi antrean truk untuk mendapatkan BBM jenis solar berpengaruh besar terhadap distribusi minyak goreng khusus curah ke pasar.
"Kalau yang minyak goreng kemasan tidak ada masalah. Bahkan mudah dicari, cuma harganya saja yang mahal. Tapi yang masalah kini adalah minyak goreng curahnya, tidak sampai-sampai ke pasar," sebutnya.
Ridonal menyatakan kelangkaan minyak goreng curah paling dikeluhkan di Sumbar itu berada di daerah Kabupaten Dharmasraya.
Di daerah itu, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng curah, baik di pasar maupun di warung-warung kelontong.
"Terkait kondisi di Dharmasraya itu, kita pun langsung membahasnya pada rapat kemarin tersebut. Pihak produsen memperbolehkan bagi pedagang yang ingin menjemput langsung minyak goreng curah ke pabrik dengan sistem drum," ujarnya.
Namun persoalan yang dihadapi kini adalah pedagang tidak punya angkutan untuk membawa minyak goreng curah dengan drum itu.
"Ada usulan untuk menggunakan truk air. Ternyata Satgas Pangan menilai hal itu tidak tepat, alih fungsi itu melanggar izin angkutan truk tersebut," ucapnya.
Ridonal menyebutkan solusi yang kini muncul adalah memanfaatkan truk BPBD untuk mengangkut minyak goreng dari produsen itu, dengan cara tetap menggunakan drum.
"Nah untuk solusi yang ini, masih belum ada kesimpulan yang pasti. Masih menunggu koordinasi dengan BPBD di masing-masing daerah," tegasnya.
Ridonal mengaku bila cara itu diterapkan, maka kemungkinan besar persoalan kelangkaan minyak goreng curah tidak terjadi di Sumbar.
Apalagi dalam hitungan hari, Ramadan akan masuk. Artinya persoalan minyak goreng curah ini harus segera diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat.
"Melihat solusi sementara itu, artinya tidak ada peran distributor lagi. Jadi kata produksi harga pun disesuaikan dengan harga produsen, yakni lebih murah dari harga distributor," kata dia.
Dia menyebutkan sesuai dengan Permendag No.11/2022 harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah itu Rp14.000 per kilogram dan Rp15.500 per liternya.
Sementara bila solusi pedagang yang langsung membeli minyak ke produsen itu, maka harga yang diberikan oleh produsen ke pedagang di kisaran Rp13.000 per liter.
"Dengan demikian, harga keuntungan yang diperoleh oleh pedagang lebih bagus, ketimbang membeli ke distributor," jelas Ridonal.
Untuk itu, Ridonal menegaskan Sumbar dapat dikatakan tidak ada persoalan produsen, melainkan terdampak akibat antrean truk yang mengisi BBM jenis solar di SPBU, yang kini terjadi hampir merata secara nasional. (k56)
