Bisnis.com, PADANG - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyetujui untuk membayarkan ganti kerugian untuk 211 bidang tanah yang dibebaskan pada seksi I tol Padang-Pekanbaru, tinggal menunggu proses dari Badan Pertanahan Negara (BPN).
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mengatakan dana yang untuk pembayaran ganti rugi lahan yang disetujui LMAN itu sebanyak Rp155 miliar untuk 211 bidang tanah yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman.
"Kami kami sudah rapat, dan juga sudah berkomunikasi dengan Direktur LMAN, Basuki Purwadi tentang ganti kerugian tanah masyarakat yang terdampak tol. Dia akhirnya menyetujui anggaran itu," katanya, Kamis (14/10/2021)
Dengan telah adanya persetujuan dari LMAN, maka langkah selanjutnya kewenangan pencairan itu ada di BPN. Untuk itu, Wagub berharap BPN bisa bergerak cepat untuk mencairkan kompensasi bagi lahan sawah yang terdampak pembangunan tol.
"Jadi untuk lahan yang dokumennya lengkap dan diyakini clean and clear, pembayaran harus dipercepat karena masyarakat pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap sudah mulai bertanya-tanya kapan ganti kerugian akan dicairkan," jelasnya.
Audy menduga alasan dari kondisi BPN yang membuat cukup lambatnya kinerja, karena untuk melakukan pencairan dana ganti rugi lahan itu, butuh surat-surat yang benar-benar sah secara hukum.
Baca Juga
"Saya lihat BPN lebih hati-hati dalam proses pencairan ganti kerugian itu karena sebelumnya pembayaran ganti rugi bidang lahan taman keragaman hayati di Padang Pariaman masuk ke ranah hukum," sebutnya.
"Namun yang jelas, kita di Pemprov tetap berupaya semaksimal mungkin agar tol Padang-Pekanbaru ini bisa tetap dikerjakan," sambungnya.
Wagub menyebut telah berkomunikasi juga dengan perwakilan Hutama Karya, dan Hutama Karya memastikan pengerjaan jalan tol tersebut tetap berjalan.
Dia menjelaskan sampai saat ini masih ada beberapa bidang tanah yang proses pembebasan lahannya belum selesai di antaranya karena tumpang tindih kepemilikan.
"Tetapi prosesnya tetap berjalan melalui komunikasi tingkat kecamatan dan nagari," ucapnya.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang, menyebut pihaknya melalui camat dan Wali Nagari terus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemilik lahan agar bersedia untuk dibebaskan.
Selain itu inventarisasi aset milik daerah pada trase tol juga terus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan bayar terhadap aset milik daerah. (k56)
.jpg?w=300&h=221)
