Bisnis.com, MEDAN – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I menambah jumlah titik SPBU BBM Satu Harga menjadi 18 titik, setelah sepanjang 10 bulan ini berhasil mengoperasikan sementara delapan titik baru.
Kedelapan titik baru tersebut merupakan bagian dari 14 titik program BBM Satu Harga yang menjadi target realisasi 2018. Kedelapan titik yang sudah mendapat izin operasi sementara itu meliputi dua titik untuk Provinsi Aceh yaitu Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Terangun, yang berada di Kabupaten Gayo Lues.
Selain itu, ada juga di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang meliputi dua titik SPBU yaitu di Desa Sikabaluan dan Desa Sioban, yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kemudian, 1 titik SPBU di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Pelalawan serta 3 titik SPBU di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yaitu di Kecamatan Gido, Kecamatan Bawolato, dan Kecamatan Hibala
Pada 2017, 10 titik BBM Satu Harga sudah terealisasi, di mana 3 lokasi terletak di wilayah Sumut yakni di Kecamatan Pulau Batu, Kecamatan Siberut Selatan, dan Kecamatan Lahomi.
Titik lainnya tersebar di Kecamatan Sipora Utara, Sumbar yakni 1 titik serta 6 lokasi di Kepulauan Riau tepatnya di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Pulau Laut, dan Kecamatan Serasan.
"Pertamina MOR I terus berupaya untuk mengejar penyelesaian sisa delapan lokasi BBM Satu Harga yang direncanakan untuk beroperasi pada 2018, yakni di Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Lotu, Kecamatan Gido, Kecamatan Bawolato, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo," kata General Manager Pertamina MOR I Joko Pitoyo, Rabu (17/10/2018).
Dia menjelaskan Pertamina menerima tugas dari pemerintah untuk melaksanakan program BBM Satu Harga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Sebelum adanya program ini, harga bahan bakar di wilayah tersebut mencapai hingga Rp25.000 per liter.
Melalui program BBM Satu Harga, tambah Joko, masyarakat yang berada di lokasi 3T diharapkan mampu menikmati bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau dan sama dengan di daerah luar Jawa lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakselerasi pergerakan ekonomi setempat melalui akses mudah terhadap sumber energi.
“Kami berharap program BBM Satu Harga dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah 3T,” tuturnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Joko mengungkapkan salah satu kendala dalam implementasi program ini adalah faktor perizinan dari pemerintah daerah setempat. Tetapi, dia memastikan pengurusan perizinan telah dapat diatasi sehingga diharapkan pada awal November 2018 pelaksanaannya dapat diperluas.
