Bisnis.com, PEKANBARU -- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendesak pemerintah untuk segera menyalurkan anggaran peremajaan atau penanaman kembali (replanting) kebun kelapa sawit.
Wakil Sekjen Apkasindo Rino Afrino mengatakan pemerintah jangan hanya berwacana untuk mendorong peremajaan kebun tetapi tidak ada realisasinya di lapangan.
"Kami mendesak pemerintah supaya segera menyalurkan anggaran replanting kebun kelapa sawit yang sudah diajukan petani, jangan lagi diundur-undur terus tanpa kejelasan," katanya kepada Bisnis Selasa (9/5).
Rino mengatakan petani sudah diberi angin segar soal rencana pemerintah mendukung peremajaan kebun sawit, tetapi sudah dua tahun berjalan sejak terbentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), ternyata belum juga berdampak besar bagi petani.
Memang pihaknya tidak menampik ada beberapa koperasi petani sawit yang mendapatkan dana peremajaan itu, tetapi jumlahnya sangat kecil dan jauh dari harapan petani di Tanah Air.
Selain itu, dana yang diberikan ke petani itu sifatnya adalah dana hibah karena itu memang perlu dilakukan pemeriksaan soal kejelasan serta tepatnya sasaran program.
"Kehati-hatian dari pemerintah dalam menyalurkan dana ini karena bersifat hibah memang perlu, tapi coba mulai disalurkan bagi yang sudah lengkap syaratnya bukan malah ditambah syarat baru," katanya.
Sebelumnya Dirjen Perkebunan Kementan Bambang mengatakan pihaknya sebagai pengawal jalannya program peremajaan sawit, memang berhati-hati dan memerhatikan banyak hal sebelum memutuskan untuk menyalurkan dana hibah.
"Ada banyak pertimbangan sebelum menyalurkan dana hibah peremajaan kebun sawit ini, jangan dilihat hanya ganti tanaman tua dengan tanaman baru saja," katanya saat di Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Beberapa pertimbangan itu kata Bambang misalnya perlu dipastikan kegiatan peremajaan kebun itu berlanjut dengan baik setelah disalurkan dana oleh pemerintah melalui BPDP KS.
Proses itu bisa berjalan lancar bila tahapan mulai dari sebelum peremajaan, saat peremajaan, hingga setelah penanaman kembali, bisa dilakukan dengan baik dan benar serta oleh SDM yang menguasai bidang tersebut.
Pihaknya juga tidak ingin bila penyaluran dana ini dianggap hanya memberikan dana ke petani sawit lalu selesai tanpa ada kelanjutan, padahal tujuan yang ingin dicapai adalah berlanjutnya kebun sawit untuk kehidupan petani dan masyarakat di sekitarnya.
Dari data Kementan jumlah kebun yang akan diremajakan pemerintah tahun ini melalui dana BPDP KS yaitu mencapai 22.000 hektare. Angka ini masih jauh dari total lahan kebun sawit yang perlu diremajakan di Tanah Air yaitu mencapai 2,4 juta hektare.
"Karena itu kami akan memilih kebun sawit yang akan diremajakan nanti adalah yang paling memenuhi persyaratan dan didukung perbankan untuk kelanjutan perawatannya setelah tahun pertama," katanya.
Adapun dana peremajaan yang disalurkan BPDP KS untuk tiap satu hektare kebun sawit yaitu Rp25 juta, masih kurang dari kebutuhan total peremajaan kebun yang mencapai Rp60 juta. Sisa kekurangan dana diharapkan dukungan dari perbankan yang sudah menjadi mitra petani atau koperasi yang menaungi kelompok tani tersebut.
