Bisnis.com, BATAM - Pemerintah pusat menetapkan Pulau Galang sebagai cadangan untuk kawasan transmigrasi. Luas area yang dipakai sekitar 300 hektare, dan dalam tempo tiga tahun akan direalisasikan.
"Sudah ada Surat Keputusan (SK) pencadangannya, dimana kami cadangkan Pulau Galang untuk kawasan transmigrasi seluas 300 hektare," kata Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat kunjungan ke Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Selasa (12/8/2025).
Iftitah menyebut kawasan transmigrasi di Pulau Galang akan fokus pada pembangunan pertanian dan peternakan. "Dalam tiga tahun ini, akan kami kebut realisasinya," imbuhnya.
Iftitah menyebut rencana transmigrasi lokal ini bertujuan agar warga lokal mendapat manfaat secara ekonomi.
"Kami sudah paham Batam itu adalah kota investasi sekaligus industri. Kami ingin warga ikut mendapatkan manfaat dari adanya investasi tersebut," tuturnya.
Rencana warga yang akan mengikuti transmigrasi di Pulau Galang akan diprioritaskan kepada warga lokal.
Baca Juga
"Rencana ini bukan hanya sekadar insentif sosial tetapi pemberdayaan masyarakat. Kami tahun bahwa peningkatan kemiskinan pada saat investasi masuk itu, karena banyak masyarakat yang tidak terserap lapangan kerja dari investor," katanya lagi.
Dan dalam wacana transmigrasi di Galang ini, pemerintah pusat akan memberikan pendampingan dari tenaga ahli untuk meningkatkan skill dan kapabilitas dari warga yang ikut transmigrasi lokal di pulau yang berlokasi di Selatan Batam tersebut.
"Kementerian Transmigrasi (Kementrans) hari ini akan mengedepankan warga lokal," ungkapnya.
Selain menjadi rencana lokasi transmigrasi lokal yang baru, Pulau Galang juga saat ini menjadi lokasi dari Proyek Strategis Negara (PSN) Wiraraja, yang fokus pada industri energi baru dan terbarukan (EBT).
Dan kabar terakhir, baru-baru ini pemerintah pusat juga menetapkan Pulau Galang sebagai lokasi pengobatan bagi 2.000 Warga Palestina di Gaza, yang terlibat perang dengan Israel.
"Mengenai rencana Gaza, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sosial yang akan menjawab ya," pungkasnya.(239)
