Bisnis.com, MANDAILING NATAL - Presiden Joko Widodo memberikan target kepada Badan Pertanahan Nasionak untuk menerbitkan lima juta sertifikat tanah pada tahun ini.
Hal itu diungkapkan Presiden saat penyerahan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu (25/3/2017).
Jokowi mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. Sertifikat yang diterima warga merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini lima juta sertifikat diberikan. Jika masalahnya (kekurangan) juru ukur bisa lewat outsourcing. Tahun depan targetnya tujuh juta,” tegasnya.
Presiden menegaskan, program reformasi agraria merupakan wujud nyata keadilan. Di negara maju, kata dia, sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara.
Sertifikat juga bisa dilakukan untuk mengajukan pinjaman. “Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif.”
Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyampaikan, ke-1.158 sertifikat itu dibagikan kepada perwakilan masyarakat Sumatra Utara.
“Pembagian sertifikat bagi BUMN, TNI/Polri, buruh tani, wiraswasta, petani dan masyarakat lainnya.”
Jumlah penerima sertifikat dari Kabupaten Mandailing Natal adalah 200 orang, Kota Padang Sidempuan 80 orang, Kota Tanjung Balai 60 orang, Langkat 150 orang, Tapanuli Utara 65 orang, Binjai 15 orang, Nias 9 orang, dan Serdang Bedagai 75 orang.
Sementara dari Kabupaten Samosir tiga orang penerima, Tapanuli Tengah 29 penerima, Kota Sibolga 34 orang, Kota Tebing Tinggi 5 orang, Humbang Hasundutan 21 orang dan Tapanuli Selatan 64.
Kemudian Nias Selatan 2 orang, Asahan 100 orang, Kota Medan 19 orang, Pematang Siantar 25 orang, Simalungun 65 orang, Toba Samosir 17 orang, Labuhan Batu 55 orang dan lainnya.
