Bisnis.com, PADANG - Kementerian Luar negeri dan Kanwil DJPb Sumatra Barat bersama Pemerintah Provinsi membahas terkait strategi untuk meningkatkan kinerja hilirisasi dan ekspor komoditas sawit dengan harapan bisa berdampak positif kepada nilai tambah fiskal daerah.
Fungsional Diplomat Ahli Madya Pusat Strategi Kebijakan Multilateral BSKLN Kementerian Luar Negeri Freddy M. Panggabean mengatakan upaya menuju optimalisasi hilirisasi dan ekspor komoditas merupakan hal yang tidak mudah, terlebih di tengah eskalasi perang dagang dan tren retaliasi dalam ekonomi global, kendati demikian, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin.
“Tidak ada yang tidak mungkin, jika seluruh kekuatan bisa bersinergi itulah tujuan dari diskusi ini," katanya, Kamis (24/4/2025).
Dia menyampaikan selama 5 tahun terakhir ini, devisa dari ekspor minyak sawit berkisar antara US$22 M hingga US$39,07 M. Meskipun tren ekspor sawit tetap positif, namun produksi minyak sawit relatif stagnan sekitar 51,2 – 54,8 juta ton. Penurunan ekspor sawit perlu diantisipasi di tengah situasi global yang terus memanas.
"Selain meningkatkan pendapatan daerah, potensi sawit Sumbar diharapkan juga dapat berkontribusi menjaga rantai pasok dan hilirisasi sawit nasional," harapnya.
Menurutnya terkait potensi komoditas sawit Sumbar ini, sangat dibutuhkan Kemlu dan Perwakilan RI di Luar Negeri, dengan demikian bisa mempresentasikan dan mempromosikan pihak Kemenlu kepada mitra luar negeri.
Baca Juga
"Kita berharap, pemerintah daerah dapat segera menyiapkan paket regulasi dan sistem yang tegas dan berpihak kepada kemudahan berusaha. Dengan demikian diharapkan minat para pelaku akan semakin meningkat," pungkas di kesempatan pada Seminar Kebijakan Luar Negeri dan Pembangunan Nasional yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Sumbar, secara hybrid di Padang.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bicara soal komoditas sawit, melihat pada data tahun 2024, Sumbar merupakan salah satu penghasil sawit terbesar di Indonesia, dengan jumlah produksi sekitar 699,39 ribu ton. Ekspor CPO Sumbar mendominasi sekitar 79,65% dari total ekspor secara nasional.
Dari 19 kota dan kabupaten yang ada di Sumbar, hanya sebagian kecil saja wilayah Sumbar yang bukan merupakan daerah perkebunan sawit, seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Mentawai, hal tersebut yang membuat Sumbar menjadi daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.
Sedangkan pabrik pengolahan kelapa sawit baru ada sebanyak 38 unit yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. 14 unit di Pasaman Barat, 7 unit di Dharmasraya, 5 unit di Solok Selatan, 4 unit di Pesisir Selatan, 4 unit di Agam, dan 4 unit di Sijunjung.
"Itu kurang dan perlu ditambah, agar kedepannya hilirisasi bisa menjadi lebih optimal. Bahkan jika memungkinkan hilirisasi harus mulai kita lakukan sampai ke tingkat produk jadi," kata Mahyeldi.
Dikatakannya agar bisa sampai ke tahap tersebut, tentu tidak mudah. Menurut Mahyeldi untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan kolaborasi banyak pihak.
Oleh itu karena dengan adanya kolaborasi bersama Kemlu dan juga Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Sumbar ini, lahir sebuah ide dan strategi untuk mencapai target kerja yakni meningkatkan hilirisasi dan ekspor kelapa sawit.
