Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan target produksi padi pada tahun 2025 ini sebesar 1,5 juta ton meski kondisi produksi padi sepanjang tahun 2024 hanya mampu di angka 1,3 juta ton atau terjadi penurunan 8,50% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1,4 juta ton.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar Sugeng Arianto mengatakan berdasarkan hasil survei kerangka sampel area (KSA) yang dilakukan BPS mendapatkan data realisasi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 295.279 hektare, atau mengalami penurunan sebesar 5.286 hektare 1,76% dibandingkan 2023 yang sebesar 300.565 hektare.
“Kami melihat puncak panen padi pada 2024 sama dengan 2023 yaitu pada Maret. Luas panen padi pada Maret 2023 adalah sebesar 30.369 hektare, sedangkan pada Maret 2024 luas panen padi mencapai 36.840 hektare,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Selasa (4/3/2025).
Dia menyebutkan mengingat di bulan Maret 2024 dan kemudian disusul pada bulan Mei 2024 terjadi bencana alam disebagian besar daerah di Sumbar, menjadi penyebab turunnya produksi padi di Sumbar. Terlebih Maret merupakan momen puncaknya pasa panen padi di wilayah Sumbar, namun ada sejumlah daerah yang dilanda bencana alam.
Sugeng menyampaikan melihat pada luas panen padi pada Januari 2025 yang mencapai 28.407 hektare, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2025 diperkirakan seluas 88.035 hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari−April 2025 diperkirakan mencapai 116.441 hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 14.155 hektare 13,84% dibandingkan luas panen padi pada Subround Januari−April 2024 yang sebesar 102.286 hektare.
Sementara untuk produksi padi di Sumbar sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 1.356.468 ton gabah kering geling (GKG), atau mengalami penurunan sebanyak 126.001 ton GKG 8,50% dibandingkan 2023 yang sebesar 1.482.469 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2024 terjadi pada September, yaitu sebesar 167.468 ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada Agustus, yaitu sekitar 57.011 ton GKG.
Baca Juga
“Jika perkembangan produksi padi selama tahun 2024 dilihat menurut Subround, terjadi penurunan produksi padi setiap Subround. Jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan 2023, pada Subround Januari−April 2024 terjadi penurunan produksi sebesar 91.184 ton GKG atau 16,64 %, Mei-Agustus 2024 sebesar 28.661 ton GKG 6,58%, dan September−Desember 2024 sebesar 6.155 ton GKG 1,23%,” jelasnya.
Lebih lanjut, untuk penurunan produksi padi tersebut disebabkan karena adanya penurunan luas panen padi pada Subround Januari−April 2024 dan September-Desember 2024 masing-masing sebesar 6.258 hektare 5,77% dan 1.992 hektare 1,94% jika dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Pada Januari 2025, produksi padi diperkirakan sebesar 140.480 ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari hingga April 2025 mencapai 428.098 ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada Subround Januari−April 2025 diperkirakan mencapai 568.578 ton GKG, atau mengalami peningkatan sekitar 111.624 ton GKG 24,43% dibandingkan 2024 yang sebesar 456.954 ton GKG.
Sugeng merinci untuk penurunan produksi padi pada 2024 terjadi di beberapa wilayah potensi penghasil padi seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan produksi padi, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kota Bukittinggi.
Kemudian tiga kabupaten dan kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Berdasarkan potensi produksi padi pada awal tahun 2025, beberapa kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April 2025 adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman. Sementara itu, tiga kabupaten/ kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Lalu untuk potensi kenaikan produksi padi pada Subround Januari–April 2025 yang cukup besar terjadi di Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar. Tidak ada kabupaten/kota yang potensi produksi padinya mengalami penurunan.
“Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2024 setara dengan 785.426 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 72.957 ton atau 8,50% dibandingkan 2023 yang sebesar 858.383 ton. Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada September, yaitu sebesar 96.968 ton. Sementara itu, produksi beras terendah terjadi pada Agustus, yaitu sebesar 33.011 ton,” sebutnya.
Menurutnya melihat pada Januari 2025, produksi beras di Sumbar diperkirakan sebanyak 81.341 ton beras, dan potensi produksi beras sepanjang Februari hingga April 2025 adalah sebesar 247.878 ton. Dengan demikian, potensi produksi beras pada Subround Januari−April 2025 diperkirakan mencapai 329.219 ton beras atau mengalami peningkatan sebesar 64.633 ton ata 24,43% dibandingkan dengan produksi beras pada Januari−April 2024 yang sebesar 264.587 ton beras.
Terpisah, Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan target produksi naik menjadi 1,5 juta GKG. “Targetnya naik sedikit dari tahun lalu. Kenapa naik, karena pemulihan lahan yang terdampak bencana alam pada Maret dan Mei 2024 lalu, kini sudah berangsur membaik,” katanya.
Dia menyebutkan dengan bertambahnya atau kembali pulihnya lahan pertanian yang terdampak bencana alam itu, dimana luas lahannya tersebar di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Agam, turut menjadi kabar baik bagi petani, karena bisa kembali turun ke sawah.
“Luas lahan yang sedang dan akan dipulihkan itu mencapai ribuan hektare. Hal ini tentu diharapkan menjadi salah satu pendorong meningkatkan produksi padi tahun 2025 ini,” harapnya.
Ferdinal menyampaikan seiring adanya harapan peningkatan produksi padi ini, secara tidak langsung di Sumbar telah turut mendukung adanya program makan bergizi gratis (MBG) yang kini telah dimulai secara nasional.
Dengan adanya program MBG itu, kata Ferdinal, artinya kebutuhan untuk menyajikan makan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah di Sumbar, akan turut terpenuhi, dan begitupun untuk kebutuhan bagi masyarakat Sumbar, karena ketersediaan pangan juga perkirakan bakal cukup dan aman.
Namun dia berharap, seiring adanya program makan bergizi gratis itu, semestinya produksi yang ada terutama beras dan jagung di Sumbar, mestinya dapat mencukupi.
“Kepada Satgas makan bergizi gratis, saya harapkan bisa bermitra dengan pemasok bahan pangan yang ada di Sumbar. Jadi mari bersama-sama kita sukseskan program pemerintah dari Presiden RI Prabowo dan Wapres RI Gibran ini,” ujarnya.
Selain itu, untuk mendukung produktivitas padi ini, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar juga akan turut memastikan kebutuhan petani bisa tercukupi, mulai dari soal benih, pupuk bersubsidi, dan juga bantuan alat pertanian. “Jadi bantuan untuk kelompok tani ini akan tetap ada dari kami,” tegasnya.
Upaya Pemulihan Lahan Terdampak Bencana Alam Dihadang Efisiensi Anggaran
Selain itu, upaya pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar pada tahun 2025 ini turut terdampak efisiensi anggaran.
Kepala UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumbar, Syofrinaldi mengatakan sepanjang tahun 2024 lalu luas lahan pertanian di Sumbar yang terdampak bencana alam mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah daerah, dan pemulihan lahan yang telah dilakukan hingga penutupan tahun 2024 baru seluas 557 hektare.
"Jadi dari 5.900 hektare lahan yang terdampak bencana alam itu, tidak semuanya disetujui anggarannya oleh Kementerian Pertanian di tahun 2024 lalu, dan yang disetujui itu hanya untuk 1.890 hektare dengan anggaran Rp10 miliar," katanya.
Dia menyebutkan dari 1.890 hektare itu ternyata yang bisa diselesaikan pemulihan lahan untuk kategori rusak berat seluas 557 hektare, yang tersebar di Kabupaten Agam 104 hektare, Pesisir Selatan 118 hektare, dan Tanah Datar 335 hektare.
Sedangkan sisanya yang berada di sejumlah kabupaten dan kota, yang merupakan rusak ringan, turut dibantu atau dilakukan secara bergotong royong oleh petani, sehingga lahan yang terdampak bencana alam telah selesai dipulihkan.
"Untuk kategori rusak berat masih ada sebenarnya yang perlu dilanjutkan pekerjaannya di tahun 2025 ini. Mengingat tidak adanya dukungan anggaran dari pusat, kami akan mengupayakan melalui APBD provinsi, tapi bagaimana informasi lebih lanjut, perlu menunggu kajian efisiensi anggaran APBD pula," ujarnya.
Syofrinaldi menjelaskan diperkirakan ada ribuan hektare lahan lagi yang sebenarnya perlu dilanjutkan pemulihan lahannya di tahun 2025 ini, dimana kondisi lahan yang perlu dipulihkan paling dominan untuk kondisi rusak ringan. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan secara optimal di tahun ini, karena terkendala anggaran, akibat efisiensi belanja yang turut dirasakan di Kementerian Pertanian.
"Dari APBD provinsi sebenarnya ada alokasi untuk mendukung sarana dan prasarana pertanian itu, biasanya setiap tahun Rp50 miliar. Namun, seperti apa alokasi di tahun 2025 ini, belum dipastikan lagi, karena alokasi APBD 2025 tengah dilakukan kajian kembali. Jadi perlu ditunggu dulu, apakah turut dilakukan efisiensi atau tidak untuk sarana dan prasarana pertanian ini," tegasnya.
Dikatakannya melihat pada penggunaan anggaran APBD provinsi di tahun-tahun sebelumnya untuk sarana dan prasarana pertanian itu yang jumlahnya Rp50 miliar, direalisasikan untuk pembangunan tersier irigasi pertanian, pembangunan jalan usaha tani, dan keperluan pembangunan sarana dan prasarana pertanian lainnya.
"Dari kondisi ini, bukan berarti upaya pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan lahan terdampak bencana alam itu terhenti. Kami akan mengupayakan agar lahan pertanian tersebut bisa diolah kembali, agar terwujudnya swasembada pangan," sebutnya.
Data UPTD BMSPP Sumbar mencatat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar telah membuat hamparan pertanian rusak berat dan ringan mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang.
Selama tahun 2024, skema pemulihan lahan pertanian terdampak bencana yang dibantu Kementan. Dari 5.900 hektare lahan yang terdampak bencana alam itu, setelah diusulkan ke Kementan, ternyata yang mampu ditopang oleh anggaran yang dikucurkan yakni sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu setelah dihitung, hanya cukup untuk melakukan pemulihan lahan seluas 1.890 hektare.
Dimana dari 1.890 hektare itu, 250 hektare diantaranya merupakan lahan dalam kategori rusak berat yang tersebar di Kabupaten Agam 100 hektare, Kabupaten Tanah Datar 100 hektare, dan Kabupaten Solok Selatan 50 hektare.
Sedangkan sisa yakni 1.640 hektare itu merupakan lahan yang terdampak kategori rusak ringan, dengan lahan terluas terdampak itu berada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 750 hektare.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Kementan dibebani efisiensi sebesar Rp10,28 triliun.
“Kementerian Pertanian dibebani efisiensi sebesar Rp10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementan hanya Rp19,09 triliun,” ungkap Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis malam (13/2/2025) lalu.
Amran mengatakan, Kementan telah mengalokasikan pagu awal Rp29,3 triliun untuk program-program prioritas sebagai upaya mencapai swasembada pangan sesingkat-singkatnya.
Namun, adanya efisiensi anggaran diakuinya dapat berdampak terhadap penyesuaian volume dan anggaran kegiatan, sehingga dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pencapaian swasembada pangan.
“Sebagai contoh oplah 2025 500.000 menjadi 300.000, cetak sawah 250.000 jadi 100.000. Hal ini tentu mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” ujarnya.
Menindaklanjuti kebijakan ini, Amran mengusulkan efisiensi pada masing-masing eselon. Secara terperinci, Amran memaparkan bahwa anggaran Sekretaris Jenderal yang semula Rp1,39 triliun diusulkan untuk dipangkas sebesar Rp159 miliar.
Kemudian, Inspektorat Jenderal dipangkas sebesar Rp49 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp889 miliar, Ditjen Hortikultura Rp19 miliar, dan Ditjen Perkebunan Rp31 miliar.
Lalu, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diusulkan dipangkas sebesar Rp98 miliar, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp8,74 triliun, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Rp119 miliar, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp166 miliar.
"Dengan demikian, total anggaran yang di efisiensi sebesar Rp10,2 triliun," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025.
