Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menetapkan 7 program prioritas pembangunan daerah pada 2026 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra mengatakan tema pembangunan Sumsel 2026 yaitu Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan.
Dia menyebutkan, tujuh program prioritas pembangunan daerah Sumsel pada tahun mendatang meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan, ketangguhan daerah, dan infrastruktur yang terintegrasi.
“Kemudian lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan beragama, seni dan berbudaya,” ujarnya, dikutip Minggu (16/2/2025)
Menurut Edward kondisi makroekonomi Sumsel menunjukkan capaian yang sudah baik, meskipun masih ada yang membutuhkan perhatian bersama.
Seperti pertumbuhan ekonomi yang tercatat 5,03% pada 2024 atau tertinggi di Pulau Sumatra dan masih dalam level yang sama dengan nasional. Namun, pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dibanding tahun 2023 yang mencapai 5,08%.
Baca Juga
Kemudian inflasi cukup terkendali yaitu 1,20% dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,17%. Ketiga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,84 poin atau mencapai target 71,63 poin, kemudian tingkat pengangguran yang menurun menjadi 3,86%.
“Namun, yang menjadi tantangan yaitu tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi sebesar 10,51% dan berada diatas nasional yang 8,57%, kemudian prevalensi stunting yang tercatat 20,30%,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Regina Ariyanti mengatakan terdapat tujuh isu strategis dalam RKPD Sumsel 2026.
Pertama perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan belum optimal, kedua hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal, dan ketiga SDM berbasis kompetensi belum optimal.
Selanjutnya kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal, akses kualitas dan kuantitas infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal, pengelolaan wilayah dan infrastruktur belum optimal, serta pengelolaan SDA.
Regina menjelaskan bahwa arah pembangunan Sumsel dalam RKPD 2026 diangkat melalui isu besar pembangunan dengan menyertakan visi misi baru kepala daerah terpilih.
“Serta memastikan RKPD 2026 sejalan dengan RPJMN 2025-2029, dan juga memperhatikan arah kebijakan prioritas nasional. Termasuk revisi jika ada perubahan signifikan pada visi/misi kepala daerah baru,” pungkasnya.
