Bisnis.com, MEDAN - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) turut mendorong pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat.
Ia mengatakan bahwa industri yang menjadi penyumbang terbesar devisa negara ini tengah dililit sejumlah persoalan, diantaranya terkait produktivitas kebun yang stagnan bahkan cenderung turun dalam lima tahun terakhir sementara tingkat konsumsi dalam negeri semakin meningkat.
Ditambah lagi rencana Uni Eropa berlakukan Undang-undang antideforestasi yang dipastikan mengancam kinerja ekspor komoditas unggulan Sumut ini.
"Yang harus kita lakukan pertama adalah bersama-sama mendukung program peremajaan sawit rakyat," kata Eddy saat membuka Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum ke-9 di Medan, Kamis (30/5/2024).
PSR atau peremajaan sawit rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit petani tanpa perlu membuka lahan baru. Program ini diharapkan memberi efek domino terhadap perekonomian.
Dalam pelaksanannya, program PSR menemui sejumlah hambatan lantaran mensyaratkan lahan petani penerima dana hibah yang dikelola BPDPKS tersebut tidak masuk ke dalam kawasan hutan.
Baca Juga
"Kita masih ada kendala soal kawasan hutan. Tidak hanya milik pengusaha, banyak lahan petani masuk kawasan hutan sehingga tidak bisa melakukan PSR. Ini yang jadi perhatian kami," kata Eddy.
Di Sumut sendiri, tercatat ada sekitar 490.000 hektare kebun sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas areal kebun sawit.
Pada 2023, Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan mampu meremajakan 12.700 hektare lahan sawit rakyat. Namun realisasinya sepanjang tahun hanya mampu mencapai 2.030 hektare.
Eddy berharap, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah program PSR dapat dimasifkan.
"IPOS Forum ini menjadi wadah bagi kita untuk memberi masukan kepada pemerintah maupun stakeholder terkait kondisi sawit kita," tambahnya.
Adapun Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen kuat mendukung pengembangan industri sawit yang strategis.
Hal itu lantaran sawit merupakan komoditas strategis yang amat penting bagi pembangunan Sumut, di mana hampir 54% dari total ekspor Sumut pada 2020 berasal dari ekspor minyak sawit dan turunannya.
Sumut juga menjadi salah satu penghasil sawit terbesar di Indonesia. Total luas areal lahan sawit Sumut per 2022 mencapai 1,4 juta hektare, dengan produksi TBS sebanyak 24 juta ton per tahun.
Hassanudin mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi pengusaha maupun petani sawit saat ini ialah soal kepastian hukum lahan.
Ia pun menilai pemerintah perlu adaptif dalam mendukung upaya-upaya industri yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah berusaha memberikan keamanan dan kenyamanan investasi pengusaha kelapa sawit agar industri ini bisa memberikan kontribusi dan peran sosial ekonomi yang sebesar-besarnya untuk masyarakat," ujar Hassanudin.
IPOS Forum merupakan agenda tahunan Gapki yang pada tahun 2024 jadi gelaran ke-9 kalinya.
Digelar di Medan pada 30-31 Mei 2024, forum bertajuk 'Dukungan Pemerintah dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk Investasi Industri Sawit' ini diharapkan dapat membantu penyelesaian kendala yang dialami pengusaha maupun petani sawit. (K68)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
