Bisnis.com, PADANG - Pakar politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan unggulnya perolehan suara sementara yang diraih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 ini memiliki peran yang besar dari sosok Presiden Joko Widodo.
"Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran dilakukan secara sistematis, mulai dari soal syarat usia jadi cawapres, hingga menggerakan para menteri, dan berujung pada menjalankan program bantuan sosial ke sejumlah daerah," katanya kepada Bisnis di Padang, Jumat (16/2/2024).
Menurut Asrinaldi, Jokowi yang dalam posisi ini memiliki kekuasaan yakni menjabat sebagai Presiden, tidak mungkin, bila Jokowi tidak menggunakan kekuasaannya untuk berupaya agar Prabowo-Gibran menang pada Pilpres 2024.
Pandangan dari guru besar Unand ini, melihat dari hasil perolehan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mampu memenangkan Prabowo-Gibran. Capaian itu, Jokowi memiliki peran yang besar, sehingga ada simpatisan PDIP yang memilih Prabowo-Gibran.
"Kondisi di kandang banteng (PDIP) itu, saya melihat masyarakat atau simpatisan PDIP bukan lagi melihat siapa capres dan dari partai apa. Tapi melihat siapa yang didukung oleh Jokowi," ujarnya.
Artinya di kandang banteng itu terjadi perpecahan pilihan, ada yang masih tetap memilih capres dari PDIP, dan yang memilih capres melihat dari dukungan yang dibawa oleh sosok Jokowi.
Baca Juga
"Makanya Prabowo-Gibran bisa menang di kandang banteng. Karena peran Prabowo sangat berpengaruh. Ya mereka di sana, ikut kata Jokowi, bukan soal partai lagi," jelasnya.
Alasan Asrinaldi menyampaikan hal demikian, karena melihat pada Pilpres tahun-tahun sebelumnya, Prabowo tidak bisa meraih suara terbanyak di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Bahkan dua kali Prabowo berhadapan dengan Jokowi di dalam Pilpres, tidak satu kalipun Prabowo menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Artinya, dengan adanya dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran, membuat pemilih di kandang banteng beralih memberikan hak pilih ke Prabowo-Gibran, meskipun dari PDIP memiliki paslon yang secara ketokohan tidak kalah menarik yakni Ganjar-Mahfud.
"Jadi yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bukan bicara soal kandangnya PDIP. Tapi ada sosok Jokowi di sana, yang memiliki pengaruh dan membuat sebagian besar masyarakat di kandang PDIP beralih pilihan," ungkapnya.
Asrinaldi melihat kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan kemenangan besar dan kunci untuk bisa memastikan menjadi paslon Capres-Cawapres yang dapat memenangkan Pilpres 2024 ini.
Melihat dari cara kerja Presiden Jokowi yang bergerak secara sistematis itu, membuat cukup menyulitkan bagi pihak untuk membuktikan, bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam pesta demokrasi yang tidak jujur.
"Kalau bicara soal kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 ini catat. Silahkan masyarakat menilai, tapi bagi saya, selagi belum ada keputusan MK soal hasil Pemilu, belum bisa disimpulkan bahwa Pemilu 2024 catat atau tidak," tegasnya.
Menurutnya yang berhak untuk memutuskan bahwa hasil pemilihan untuk Capres-Cawapres pada Pemilu 2024 ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Karena bila sudah di meja hijau MK, artinya telah ada bukti yang lengkap yang menyatakan adanya pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Selain itu, jikapun merasa ada kecurangan dalam Pemilu 2024 ini, maka kondisi yang bisa jadi patokan yakni dari hasil perhitungan cepat yang sampai saat ini masih berlangsung.
"Kalau selisih suaranya itu tipis sekali, maka ada peluang untuk membuat keunggulan salah satu paslon jadi gagal. Tapi yang terjadi saat ini, terlihat selisih suara malah hampir 50%," sebutnya.
Asrinaldi melihat untuk membuktikan TSM itu juga akan sulit dilakukan, karena akan sulit pula untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. "Palingan ada yang beberapa PSU (pemungutan suara ulang)," kata dia.
Dengan adanya hasil Pilpres 2024 itu, dia berharap MK bisa melihat lebih detail dan secara jernih. Sehingga keputusan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 nanti, benar-benar terlepas dari kata cacat hukum.
"Kita tunggu saja hasil pengumuman resmi dari KPU, dan kemudian diperkuat dengan adanya putusan dari MK," ucapnya.
"MK lah nanti yang akan memastikan apakah calon meraih suara terbanyak itu bisa diterima atau malah digugurkan," tutupnya
