Bisnis.com, GUNUNGSITOLI – Pemprov Sumatra Utara (Sumut) melanjutkan agenda Pra Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan daerah) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun 2025 untuk Zona Kepulauan Nias pada Selasa-Rabu, 23-24 Januari 2024 di Gunungsitoli.
Dalam pembukaan rapat koordinasi untuk pembangunan yang berkesinambungan antar instansi Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh pelaku pembangunan di Sumut tersebut, Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin menekankan empat poin kunci untuk membangun Kepulauan Nias tahun 2025.
Keempat poin tersebut yakni soal indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dasar, dan tata kelola pemerintahan.
"Di bidang IPM, yang perlu diperhatikan ialah dari segi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias, perlu pula peningkatan UMKM, pariwisata dan kemandirian pangan," kata Hassanudin seperti dalam keterangan resmi, Rabu (24/1/2024).
Adapun untuk infrastruktur dasar, kata Hassanudin, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan pemerintah mulai dari akses jalan utama, irigasi yang lebih baik, serta ketersediaan air minum.
Sementara poin keempat yang ditekankan Hassanudin ialah penguatan komunikasi antar instansi pemerintah di Kepulauan Nias untuk bersinergi membangun salah satu pulau terbesar di antara gugusan pulau pantai barat Sumatra ini.
Baca Juga
Dikatakan Hassanudin, berdasarkan riset Kementerian Pendidikan tahun 2022 ada 490 anak putus sekolah di Kepulauan Nias.
Lebih dari itu, lanjutnya, sebanyak 50 sekolah juga dilaporkan rusak, serta 22,3% anak usia sekolah dilaporkan mengalami gizi buruk (stunting).
"Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Termasuk soal tingkat kemiskinan yang tinggi di Kepulauan Nias ini," ujar Hassanudin.
Mengingat potensi besar Kepulauan Nias baik dari sektor perekonomian maupun pariwisata, Hassanudin pun meminta baik Pemkab maupun Pemko di Kepulauan Nias untuk berkomitmen, berinovasi, serta memperkuat kerja sama dengan daerah lain demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Sekitar 10% produksi perikanan tangkap Sumut berasal dari Nias, Nias juga punya sektor pariwisata yang mendunia, ini harus terus kita pacu untuk kesejahteraan masyarakat, hilangkan ego sektoral agar tercipta sikronisasi dan integrasi antar daerah," kata Hassanudin.
Pelaksana tugas (Plt.) Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menuturkan, salah satu penyebab rendahnya pendapatan masyarakat di Kepulauan Nias adalah infrastruktur yang belum memadai.
Selain itu, lanjutnya, sebagian besar masyarakat memiliki keterampilan yang terbatas lantaran kurangnya program pemberdayaan masyarakat.
"Infrastruktur terutama jalan masih sangat perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi, karena ini sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat, begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat kita terutama bidang pertanian, perikanan. Kami harap Pemprov bisa memberi perhatian khusus terhadap hal ini," tukasnya.
Pra Musrenbang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2025-2045 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 Provinsi Sumatra Utara akan dilaksanakan bergantian di 4 Zona selama satu bulan.
Pra Musrenbang Zona Dataran Tinggi yang berlokasi di Berastagi membuka rangkaian Pra Musrenbang di Sumut pada Selasa, 16 Januari kemarin.
Berturut-turut di minggu selanjutnya, agenda Pra Musrenbang akan dilanjutkan ke Zona Kepulauan Nias, Zona Pantai Barat, dan Zona Pantai Timur.
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumut sendiri diagendakan dibuka pada Selasa-Rabu, 5-6 Maret 2024 di Medan.
