Bisnis.com, PEKANBARU -- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Riau menyatakan pada anggaran 2024, alokasi APBN di Provinsi Riau mencapai Rp31,83 triliun.
Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Burhani AS menjelaskan dari total tersebut, sekitar Rp23,20 triliun merupakan Alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tersebar untuk 13 pemerintah daerah.
"Untuk rincian alokasi belanja TKDD ini melibatkan berbagai komponen, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,99 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1,09 triliun, DAK Non Fisik Rp3,65 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp6,91 triliun, Insentif Fiskal Rp95,83 miliar, dan Dana Desa Rp1,45 triliun," ungkapnya, Senin (11/12/2023).
Menurutnya alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 13 pemerintah daerah ini mengalami peningkatan sebesar Rp142,67 miliar dari alokasi TA 2023, yang mencapai Rp23,20 triliun di tahun 2024.
Sementara itu, untuk Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga mencapai Rp8,63 triliun yang tersebar pada 463 satuan kerja. Dari alokasi tersebut, sebagian besar dialokasikan ke 10 Kementerian/Lembaga utama, antara lain Polri, Kemenhan, Kemenkumham, KEMENPUPR, KPU, Bawaslu, Kemenag, Kemenhub, KLHK, dan Kemendikbudristek.
Burhani menambahkan bahwa APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis, namun tetap waspada terhadap dinamika yang mungkin terjadi. Target Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 nasional sebesar Rp2.802,3 triliun, didukung dengan upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga
Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik, sementara optimalisasi PNBP dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola.
"Belanja Negara telah ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah Rp857,6 triliun," jelasnya.
Selanjutnya, defisit APBN tahun 2024 yang diperkirakan sebesar 2,29% PDB atau sebesar Rp522,8 triliun dikelola dengan pembiayaan utang yang sangat terukur, efisien, serta kompeten, termasuk pemanfaatan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk menjaga rasio utang.
