_copy_800x500.jpg)
Bisnis.com, PELALAWAN -- Pemerintah Provinsi Riau menyatakan terus berupaya untuk melibatkan semua kabupaten dan kota dalam percepatan perluasan Universal Health Coverage (UHC).
Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan pada tahun ini, Pemda Provinsi Riau sudah menyiapkan APBD untuk pembayaran iuran peserta kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran), dengan porsi 55 persen dari Provinsi dan 45 persen dari kabupaten/kota.
"Anggaran untuk tahun ini mencapai Rp234 miliar dan diperkirakan akan meningkat tahun depan. Saat ini, UHC sudah dapat dinikmati oleh masyarakat di enam kabupaten, yaitu Pelalawan, Meranti, Bengkalis, Dumai Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dengan syarat hanya dengan menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis," ujarnya saat peresmian kerja sama Public-Private Partnership antara Kementerian Kesehatan dengan APRIL Group di Pelalawan, Selasa (25/7/2023).
Syamsuar menyebutkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendukung kesehatan masyarakat semakin berkualitas, Provinsi Riau berusaha menjadi pilot project implementasi pelayanan primer kesehatan.
Sebagai bagian dari program ini, setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki satu lokasi pelayanan primer kesehatan yang berdedikasi dalam meningkatkan pelaksanaan transformasi layanan kesehatan primer.
Kemudian untuk mewujudkan visi ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap mendapatkan bantuan koordinasi lintas kementerian terkait alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.
"Kami berkomitmen untuk menetapkan panduan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024, dengan harapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan dapat memberikan dukungan dalam mendorong pelaksanaan program ini," ujarnya.
Kemendagri diharapkan dapat memasukkan pelayanan kesehatan ke dalam alokasi dana desa, sehingga memperkuat peran kader dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di setiap daerah.
Guna mendukung keberhasilan program ini, Provinsi Riau telah mengalokasikan sebagian dari dana keuangan desa untuk memperkuat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Kemendagri yang memberikan panduan alokasi APBD tahun 2024, dana tersebut diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan para kader dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayahnya.
Pemprov Riau menegaskan bahwa komitmen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan primer sebagai bagian dari program pilot project ini tetap menjadi prioritas utama. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan alokasi anggaran yang tepat, diharapkan program ini akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Provinsi Riau.
APRIL Group, produsen pulp dan kertas yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, ambil bagian dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam penguatan integrasi layanan kesehatan primer melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dengan Kementerian Kesehatan.
Bentuk kolaborasi melalui skema PPP ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama APRIL yang bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan mimimal (SPM) kesehatan bagi masyarakat.
Khususnya kesehatan ibu hamil dan anak balita, remaja, usia produktif dan lansia serta mendorong deteksi dini dan percepatan rujukan di tingkat pelayanan kesehatan primer melalui pendekatan siklus hidup.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan APRIL Group merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan transformasi kesehatan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer.
"Melalui upaya ini, kami berharap dapat memperkuat aksesibilitas fasilitas kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan primer, khususnya Provinsi Riau,” ungkap Budi.
Dalam skema PPP ini, bentuk kolaborasi yang APRIL lakukan meliputi penyediaan lebih dari 800 unit alat kesehatan deteksi dini yang terdiri dari 21 jenis, termasuk alat USG 2D, EKG, Doppler, infant warmer, antropometri, dan alat kesehatan lainnya.
APRIL juga berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam pemberian dukungan pelatihan untuk penggunaan alat kepada tenaga kesehatan.
Seluruh alat kesehatan dan pelatihan ditujukan untuk 30 puskesmas di tiga kabupaten yang berdekatan dengan kegiatan operasional APRIL, yaitu Pelalawan, Siak, dan Kuantan Singingi, yang akan dimulai pada 2023.
