Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) terus bekerja keras dalam mendorong derasnya investasi yang masuk ke daerah tersebut.
Hal itu sejalan dengan meningkatnya target capaian investasi di Sumsel, menyusul kenaikan target investasi oleh pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel Lusapta Yudha Kurnia mengatakan, target realisasi investasi di Sumsel pada tahun 2023 menjadi Rp55 triliun.
“Jadi bertambah, kerjanya juga luar biasa untuk mengejar kepatuhan para pelaku usaha dan bagaimana strategi membangun iklim investasi ini baik dari PMA maupun PMDN,” ujar Yudha, dikutip Kamis (13/7/2023).
Meski demikian, dia mengaku tetap optimistis untuk memenuhi target tersebut. Berkaca dari tahun 2022, Sumsel berhasil melampaui target yaitu sebesar Rp41,12 triliun atau mencapai 135,89 persen.
Dia menjelaskan, derasnya investasi yang masuk ke Sumsel ini juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain dukungan infrastruktur yang memadai, setiap daerah juga patut meningkatkan value pada tiap potensi yang ada.
Baca Juga
“Jadi jangan hanya ada jalan yang terhubung hingga tiap daerah, tapi daerah itu juga bisa menunjukkan nilai lebih dari potensi yang dimiliki,” jelasnya.
Tetapi sebelum jauh ke infrastruktur, imbuh Yudha, masuknya calon investor juga sangat erat kaitannya dengan kemudahan perizinan.
Proses izin yang terlalu sulit, kata dia, akan menjadi pertimbangan bagi para calon penanam modal. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan investasi di Sumsel, DPMPTSP juga telah mengimplementasikan sistem perizinan online single submission risk based approach atau OSS RBA.
Sistem itu merupakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diberikan kepada para pelaku usaha, yang dinilai berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha.
Dengan sistem OSS RBA itu juga, para pelaku usaha tidak lagi disulitkan dengan proses perizinan usaha secara langsung ke kantor DPMPTSP.
“Semua sudah serba online bisa dilakukan di rumah. Dan kami juga terus melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait proses perizinan,” tambahnya.
Yudha menambahkan, pihaknya juga baru saja menata ulang terkait para pelaku usaha baik itu PMA maupun PMDN yang ada di Sumsel.
Selama ini menurutnya, banyak sekali para pelaku usaha yang berinvestasi di Sumsel namun memiliki kantor pusat di Jakarta. Sehingga, pajak yang disetor tidak masuk ke PAD Sumsel, melainkan ke Jakarta.
“Untuk itu kemarin kita datangi dan kita dorong, untuk bagaimana mereka bisa memiliki kantor di Sumsel, dan ada pemasukan untuk perekonomian di Sumsel,” tegasnya.
DPMPTSP Sumsel juga tidak memberikan patokan terkait sektor yang diunggulkan dalam realisasi investasi tahun 2023 ini.
Mengingat iklim investasi saat ini sangat fluktuatif dan tidak mudah terbaca. Oleh karenanya, tidak ada primadona tersendiri dalam potensi investasi di Sumsel.
Yudha mengungkapkan, memang batubara sempat menjadi primadona. Namun, waktu berjalan, bergeser ke gas dan air. Teranyar, sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu jalan tol, investasi juga ada di jalan tol.
“Jadi memang tidak bisa kita patok. Investasi juga tidak secara gamblang hanya secara tunai atau besaran nominal. Jadi yang bisa kita lakukan adalah terus dorong (investasi),” lanjutnya.
Lebih dari itu, DPMPTSP Sumsel juga terus mendorong penerapan Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90 Ayat (1&2) mengenai kemitraan.
Jadi, kemitraan yang dimaksud adalah rantai pasok dari sebuah perusahaan yang akhirnya menghadirkan sebuah usaha hingga ke hilirnya.
“Jadi contohnya, seperti misalnya ada perusahaan yang mengolah pembuatan tinta pena, kemudian ada rantai pasoknya sebagai penyedia bagian-bagian lain dari pena itu,” terang Yudha.
Dengan adanya mitra pasok itu, kata dia, setiap perusahaan akan kembali menciptakan peluang lapangan pekerjaan.
Menurutnya sejak mulai disosialisasikan dan berjalan di tahun 2021, jumlah mitra yang di Sumsel saat ini telah berjumlah mencapai 33 mitra. (K64)
