Bisnis.com, PADANG - Sebanyak 57 unit rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi sasaran PT Semen Padang untuk dibantu menjadi rumah layak huni (RLH) sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatra Barat.
Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan untuk membantu 57 unit RTLH tersebut Semen Padang menyalurkan 114 zak semen.
"Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Semen Padang dengan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR," katanya, Kamis (6/7/2023).
Dia menjelaskan, perjanjian tersebut juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, seperti perbaikan rumah yang tidak layak huni ini.
Anita menyampaikan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam bentuk pemberian bantuan material itu, tidak hanya dilakukan di Sumbar, tapi juga di Riau dan Kepulauan Riau.
"Untuk tahap awal ini, ada 57 unit rumah yang diberikan bantuan semen. Puluhan rumah itu tersebar di dua kecamatan di Kota Padang, yaitu di Lubuk Kilangan dan Pauh. Di Lubuk Kilangan ada 14 unit rumah dan Pauh sebanyak 43 unit rumah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumbar Syamsul Bahri mengapresiasi PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan semen kepada penerima bantuan tersebut. "Bantuan ini juga merupakan bagian dari program Sejuta Rumah Kementerian PUPR," sebutnya.
Dia menjelaskan salah satu bentuk program Sejuta Rumah itu adalah pemberian Bantuan Stimulan Perumahaan Swadaya (BSPS). Artinya, kita berikan bantuan dengan tujuan untuk memancing agar masyarakat dapat membenahi RTLH.
RTLH yang dimaksud tersebut, kata Syamsul melanjutkan, indikatornya adalah tidak adanya sanitasi seperti kamar mandinya masih berada di luar rumah, pencahayaan yang tidak cukup, luas bangunannya sempit dan lain sebagainya.
Di Sumbar sendiri, saat ini masih banyak rumah yang sangat sempit dihuni oleh banyak anggota keluarga. Harusnya, untuk satu keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 4 orang, minimal luas bangunan yang dibutuhkan itu 36 meter persegi.
"Nah, rumah sempit yang tidak layak huni inilah yang kita bantu melalui BSPS. Pada program ini, satu rumah itu mendapatkan bantuan Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang," ungkapnya.
Namun begitu, lanjutnya, dana BSPS ini tidak serta merta diberikan. Karena, dana BSPS ini diberikan dengan tujuan untuk memancing masyarakat atau penerima bantuan untuk mengeluarkan swadayanya dalam mewujudkan RLH.
Swadaya tersebut berupa simpanan uang atau material. Bahkan, kalau ada dari penerima bantuan yang bekerja sebagai tukang bangunan maka akan lebih baik sekali hasilnya. "Dana Rp20 juta itu memang jauh dari kata cukup, tapi bagi kami bagaimana dana tersebut dapat mewujudkan rumah layak huni," kata dia.
