Bisnis.com, PADANG - Realisasi belanja negara di Provinsi Sumatra Barat hingga November 2022 tidak berjalan secara maksimal.
Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar Ismet Saputra menjelaskan dari data yang dicatat oleh DJPb untuk realisasi belanja negara di Sumbar sampai dengan akhir November 2022 mencapai Rp26,878.7 triliun atau baru mencapai 88,03 persen dari pagu APBN 2022.
"Jadi memang tahun 2022 ini terkontraksi 3,49 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan sejak dari awal DID (dana insentif daerah) memang turun," katanya, Senin (26/12/2022).
Dia menyebutkan realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp8,61 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp18,27 triliun.
Ismet menjelaskan untuk Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi sebesar 5,12 persen (yoy). Lebih rendahnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode November 2022 terutama disebabkan karena adanya penurunan realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang.
Namun kinerja Belanja Pemerintah Pusat tersebut sebenarnya cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan yang tajam apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya.
"Tahun lalu realisasi yang tinggi diiringi dengan jumlah pagu yang lebih tinggi," ujarnya.
Selain itu, kontraksi pertumbuhan belanja modal dan belanja barang juga diakibatkan adanya kebijakan automatic adjustment yang berlaku sejak awal tahun anggaran 2022.
Lalu melihat pada Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp4,09 triliun atau 88,77 persen dari pagu, tumbuh 0,55 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara.
Sementara itu, realisasi Belanja Barang mencapai Rp2,98 triliun atau 74,61 persen dari pagu, namun jika dibandingkan periode November 2021, belanja barang terkontraksi 13,26 persen (yoy) yang disebabkan oleh adanya automatic adjustment terhadap beberapa akun Belanja Barang.
Menurutnya sedangkan untuk penyerapan belanja yang berasal dari Belanja Barang BLU, masih memperlihatkan peningkatan yang positif.
Di sisi lain, Belanja Modal mampu terealisasi sebesar Rp1,5 triliun atau 65,14 persen dari pagu, terkontraksi 2,22 persen (yoy) yang disebabkan selain karena adanya automatic adjustment juga karena masih besarnya anggaran belanja modal yang diblokir.
"Khusus untuk dana yang bersumber dari SBSN, pembukaan blokir baru dilakukan pertengahan bulan Februari 2022 sehingga pelaksanaan penyaluran dana yang bersumber dari SBSN baru bisa terlaksana pada Triwulan II 2022," sebutnya.
Ismet memaparkan ke depan, beberapa proyek infrastruktur strategis pemerintah yang masih terkendala diharapkan dapat terealisasi, sehingga dapat mendongkrak kinerja belanja modal, khususnya dalam menghadapi resesi ekonomi yang terjadi.
Sementara untuk Realisasi TKDD sampai dengan menjelang berakhirnya triwulan IV-2022 mencapai Rp18,27 triliun atau 93,26 persen dari pagu dan mengalami penurunan sebesar 2,7 persen (yoy) dibanding tahun lalu pada periode yang sama.
Dikatakannya hal tersebut yang didorong utamanya oleh penurunan realisasi DID yang cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pada November 2021, realisasi dana insentif daerah sebesar Rp455,14 miliar. Sedangkan, Januari - November 2022 hanya terealisasi Rp99,38 miliar, terkontraksi sebesar 78,16 persen.
Ismet menyatakan kendati demikian, secara persentase, capaian realisasi DID untuk realisasi - bulan November 2022 sudah mencapai 100 persen dari pagu.
Begitupun untuk Kinerja realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik meningkat pada November 2022.
Untuk itu, realisasi DAK Fisik sampai dengan November 2022 tercatat sebesar Rp1.268,5 miliar atau sebesar 68,45 persen dari total pagu dana yang disediakan, tumbuh 10,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sedangkan melihat pada Kinerja realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sampai dengan November 2022 juga mengalami peningkatan.
Terealisasi sebesar Rp3,14 triliun atau 84,97 persen dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh negatif sebesar 12,14 persen dibanding November 2021 karena banyak kontrak yang baru akan selesai di bulan Desember 2022.
Sementara itu, Dana Desa sampai dengan akhir November 2022 dapat terealisasi sebesar Rp801,15 miliar atau 11,4 persen dari pagu namun mengalami kontraksi sebesar 11,23 persen(yoy).
Menurutnya untuk penyaluran Dana Desa terkontraksi di bulan November 2022. Hal ini dikarenakan secara pagu dana tahun 2022 lebih kecil, jika dibandingkan pagu Dana Desa tahun sebelumnya.
Untuk itu, pada menjelang akhir tahun anggaran 2022 ini, tantangan yang dihadapi semakin berat.
Namun, kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat terus berfungsi optimal sebagai bantalan peredam (shock absorber) atas berbagai krisis dan tantangan perekonomian yang dihadapi, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi.
“Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus melihat tiga hal sekaligus, yaitu bagaimana kita tetap menjaga keselamatan rakyat dan kesehatan rakyat dari ancaman pandemi yang masih berlangsung," tegasnya.
Selain itu perlu untuk menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi yang juga sedang dan masih berlangsung agar tidak mengalami perlemahan.
"Pondasi APBN harus terus dibangun dan dijaga secara kuat disiplin dan hati-hati karena APBN menjadi instrumen yang selalu diandalkan dalam pemulihan ekonomi,” tutupnya.
