Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan alokasi belanja APBN 2023 dari pemerintah pusat untuk Pemprov Sumbar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.
"Hal itu terlihat pada alokasi belanja pada APBN 2023 untuk Pemprov Sumbar mencapai Rp31,01 triliun," katanya, pada kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 di Padang, Senin (12/12/2022).
Dia menjelaskan anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp11,08 triliun untuk 639 satuan kerja, jumlah tersebut mengalami peningkatan Rp0,76 triliun (7,30 persen) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp10,32 triliun.
Begitupun untuk TKD yang mencapai sebesar Rp19,93 triliun, yang juga mengalami peningkatan Rp0,4 triliun (2,05 persen) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp19,53 triliun.
Gubernur menyatakan diketahuinya alokasi belanja APBN 2023 untuk Sumbar itu, setelah adanya penyerahan DIPA. Kini dengan adanya penyerahan DIPA itu, pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dapat dimulai lebih awal, sehingga lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat sekaligus membantu percepatan pemulihan ekonomi Sumbar.
"Saya berharap pada tahun 2023 perekonomian di Sumbar bisa tumbuh positif dan lebih baik dari tahun 2022 ini," ujarnya.
Dikatakannya pada tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi di Sumbar terus menunjukkan tren positif. Hal tersebut dapat dilihat pada triwulan III/2022 yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai positif di angka 4,54 (year on year/yoy).
Sedangkan angka inflasi yang sempat tinggi di pertengahan 2022 terus diupayakan penurunannya hingga angka 6,87 persen (yoy).
Untuk itu, dengan tema optimis dan tetap waspada, APBN tahun anggaran 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti.
"Dengan meningkatnya alokasi anggaran itu, semoga berdampak kepada perekonomian di daerah," harapnya.
Mahyeldi penggunaan anggaran harus sebaik mungkin, sehingga peran APBN bisa menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan sekaligus berperan dalam mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
"Jadi pada tahun 2023 itu, APBN difokuskan pada enam kebijakan utama," jelasnya.
Dia menyampaikan enam kebijakan itu yakni penguatan kualitas sumber daya manusia. Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Hal tersebut untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
Kebijakan lainnya yakni untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
"Revitalisasi industri juga menjadi bagian dari kebijakan. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Serta soal pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi," sebut gubernur.
Dikatakannya sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, harus adanya sense of crisis agar mampu bertahan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi.
Dimana kementerian harus bekerja secara terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri sendiri. Selain itu presiden juga menekankan untuk memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.
Di kesempatan kegiatan itu, Gubernur Sumbar juga menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemprov dan Pemkab dan Pemko di Sumbar. Sebagai bentuk apresiasi kinerja tahun anggaran 2021.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho juga mengatakan kondisi perekonomian nasional dan Sumbar mengalami tren pemulihan, dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif.
Dengan demikian, optimisme proses pemulihan ekonomi harus terus dijaga dengan tetap menjaga kewaspadaan terhadap risiko global (guncangan finansial global) yang membutuhkan respon berbeda dan kewaspadaan tinggi.
Heru menjelaskan langkah-langkah pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak 2020-2022 telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19, melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas dan mendorong pemulihan ekonomi baik UMKM maupun korporasi.
Keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari kualitas belanja negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
"Belanja KL yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan," ungkapnya.
Heru melihat pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi.
"Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata," tegasnya.
Dikatakannya APBN tahun 2023 masih tetap dirancang untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dari APBN.
Menurutnya sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah Kanwil DJPb Sumbar juga menjalankan peranan sebagai Regional Chief Economist yakni melaksanakan kajian dan analisis kondisi fiskal dan ekonomi regional sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dalam menciptakan harmonisasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, kata Heru, sebagai financial advisor di daerah memberikan asistensi untuk mewujudkan spending better.
Untuk itu, pada momen penyerahan penghargaan WTP, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada Pemda atas capaian opini WTP atas LKPD Tahun 2021 10 kali berturut-turut kepada Pemprov dan 1 Pemda, 5 kali berturut turut kepada 16 Pemda dan WTP 2021 kepada 19 Pemda.
"Meskipun demikian masih terdapat temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih harus ditindaklanjuti terkait aset tetap, pengelolaan rekening kas di Kas Daerah, Dana BOS dan Investasi Permanen dan Non permanen," kata Heru.
Dia menegaskan pelaksanaan pengelolaan negara harus mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggungjawab.
"Jadi kedepan aspek akuntabilitas ini harus jadi perhatian serius oleh Pemda," ungkap Heru.
