Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan beberapa upaya pengendalian inflasi, diantaranya adalah program pasar murah di 11 lokasi yang tersebar di kabupaten dan kota.
Kepala Disperindag Riau Taufiq menjelaskan kenaikan harga sejumlah bahan pokok sudah menjadi perhatian pihaknya. Seperti minyak goreng dan telur ayam serta beras.
"Untuk minyak goreng memang cenderung ada kenaikan. Tapi arahan Kemendag untuk minyak goreng kemasan premium harganya diserahkan kepada mekanisme pasar, sedangkan produk Minyakita itu harus dikawal dan diinfokan apabila ada kenaikan harga," ujarnya Senin (5/12/2022).
Sementara itu Sekda Provinsi Riau, SF Hariyanto menjelaskan untuk di Pekanbaru menurutnya perlu dilakukan upaya serius guna mengantisipasi naiknya angka inflasi. Langkah yang dapat dilakukan misalnya dengan koordinasi yang baik antar kabupaten penghasil seperti Kampar dengan produksi beras, ayam, dan cabainya.
"Harapan kami ada kerjasama yang baik, untuk Pekanbaru bisa koordinasi dengan Kampar bagaimana bisa mengirim suplai beras, ayam, dan cabainya sehingga pasokan aman. Untuk beras juga ada potensi beras penyalai dari Pelalawan tapi masih harus ditingkatkan kualitasnya," ujarnya.
Kemudian terkait dua kabupaten yang mendapatkan teguran Mendagri, SF Hariyanto menyebutkan hal itu terjadi karena keduanya tidak melaporkan kegiatan pengendalian inflasi secara rutin. Akibatnya pusat tidak tahu langkah apa saja yang sudah dijalankan pemkab setempat.
Dia mengakui telah mengingatkan kedua pemda untuk dapat melakukan komunikasi yang baik, dan aktif melaporkan setiap kegiatan pengendalian inflasi di daerah masing-masing kepada Kemendagri.
Dia menambahkan salah satu kendala yang memicu gangguan terhadap distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok atau sembako di Provinsi Riau, adalah jalan penghubung antar daerah yang berada dalam kondisi rusak berat.
Dari rapat TPID Riau, diketahui jalan provinsi yang menghubungkan Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir kondisinya rusak dan pengiriman komoditas sembako jadi terhambat. Padahal distribusi sembako dari luar daerah khususnya Sumatra Barat ke Inhil, harus melalui jalan tersebut. Sehingga dengan kondisi kemacetan panjang mengakibatkan distribusi bahan pangan terganggu, yang akhirnya bisa memicu kenaikan harga jual dan mendorong inflasi.
SF. Hariyanto menyebutkan pada kondisi normal jalan lintas Inhu-Inhil seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Namun karena kondisi macet dan jalan rusak akibatnya waktu tempuh bisa menjadi 5 jam.
"Kondisi kerusakan jalan penghubung antar kabupaten ini tidak hanya di Inhu-Inhil tetapi juga Kuansing-Inhu. Kendaraan yang melewati jalan itu tidak sesuai tonasenya apalagi angkutan batubara yang dampaknya merusak jalan," ujarnya.
Untuk angkutan batubara yang melintas diperkirakan memiliki bobot beban hingga 30 ton, sedangkan kekuatan jalan yang dilalui maksimal hanya untuk kendaraan dengan beban 10 ton.
Menurutnya untuk menyelesaikan masalah ini perlu perhatian semua pihak terkait, serta duduk bersama antara Pemda provinsi dan kabupaten dengan perusahaan yang menggunakan jalan tersebut.
Melalui upaya ini diharapkan adanya kontribusi atau peran perusahaan dalam membenahi serta merawat jalan provinsi, sehingga kerusakan jalan yang terjadi dapat diselesaikan.
Di kesempatan terpisah, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Maria Cahyaningtyas menyebutkan untuk angka inflasi Riau sampai akhir tahun diperkirakan bakal menyentuh angka 6 persen.
"Data BPS mencatat saat ini inflasi berjalan Januari-November sudah 5,84 persen. Dari hitungan kami Desember inflasi sekitar 0,5 persen dan inflasi tahunan perkiraan sekitar 6 persen. Kondisi ini kami lihat masih sejalan dengan daerah lainnya di Indonesia yang rata-rata inflasi sudah di atas 4 persen," ujarnya.
Menurutnya agar angka inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru bisa dikendalikan, pemda harus dapat memastikan suplai bahan pangan lancar di tengah momen akhir tahun dan peringatan hari besar.
Kemudian antar kabupaten dan kota juga harus memastikan pendataan yang baik, sehingga dapat diketahui mana daerah yang mengalami surplus dan defisit sehingga dapat saling bantu memenuhi permintaan daerah masing-masing.
