Bisnis.com, MEDAN - Inflasi menjadi fokus utama jelang tahun 2023 di seluruh negara, khususnya Indonesia. Pemerintah pusat pun memberikan catatan merah terhadap daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi serta berbagai arahan dalam hal mengendalikan inflasi agar tak terus menanjak.
Dalam hal ini, Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sekaligus anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut Naslindo Sirait mengatakan secara keseluruhan wilayah Sumut, selama November 2022, inflasi Month to Month (MTM) adalah sebesar -0,13 persen.
Sedangkan dari sisi tahunan atau Year on Year (YOY) telah terjadi penurunan kurva inflasi sebesar 5,03 persen.
Pemda Sumut, paparnya, mengupayakan 8 cara tambahan untuk menekan laju inflasi. Yang pertama adalah pemantauan harga barang kebutuhan pokok.
"Pemantauan dilakukan setiap hari oleh Pemprovsu dan pemimpin di 33 kabupaten dan kota. Kemudian kita juga melakukan pemantauan harga sebagai bahan early warning system untuk mengambil kebijakan yang diperlukan. Dan untuk melihat disparitas harga antar kabupaten/kota, agar dapat dilakukan kebijakan mengurangi disparitas harga antar kabupaten/kota. Lalu akan ada sidak pasar oleh Satgas Pangan dengan Polda Sumut," jelas Naslindo kepada Bisnis, Senin (5/12/2022).
Ia menambahkan dari 11 harga pangan strategis di Sumut, beberapa komoditas memiliki nilai koefisiensi variasi yang tinggi seperti cabai merah sebesar 44,24 persen dan cabai rawit sebesar 31,72 persen.
"Yang artinya komoditas tersebut sangat bergejolak, maka perlu dikendalikan. Karena akan sangat berpengaruh pada inflasi Sumatera Utara," ujarnya.
Lalu, lanjut Naslindo, disparitas harga beras dan cabai merah antar wilayah kabupaten/kota juga masih tinggi dengan rentang 34 persen untuk beras dengan daerah terendah di Nias dan tertinggi di Nias Selatan, kemudian 65 persen untuk cabai merah dengan daerah terendah di Pakpak Bharat dn daerah tertinggi di Nias Barat.
"Upaya yang kedua adalah penguatan sisi produksi. Lalu yang ketiga, penguatan ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Yang keempat, penguatan sarana prasarana. Kelima adalah kerja sama antar daerah. Kemudiam yang keenam, penguatan komunikasi yang efektif. Dan yang ketujuh, penguatan program jangka panjang," sebut Naslindo.
Dalam hal penguatan program jangka panjang, Pemprovsu telah melakukan pembangunan Pertanian Terpadu Hortikultura Dairi seluas 400 hektare pada 21 November untuk Launching penanaman komoditi bawang merah seluas 50 hektare, kubis seluas 100 hektare, kentang 150 hektare dan cabai merah 100 hektare.
Begitu pun, Naslindo menuturkan dalam penanganan inflasi, tidak semua penyebabnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.
"Pemerintah dengan fungsi alokasi APBD hanya bisa melakukan intervensi dari sisi supply, terutama dalam menurunkan biaya biaya pokok produksi dalam bentuk dukungan perkuatan produksi dengan memberikan bantuan misalnya bibit, sarana dan orasarana produksi dan subsidi transoortasi.Tapi untuk inflasi yang di tentukan oleh administasi pemerintah seperti tarif angkutan udara, BBM, listrik adalah kewenangangan pemerintah pusat. Jadi kendalanya ada di sisi terbatasnya kewenangan," lanjutnya.
Disamping itu, Pemprovsu juga memprediksi beberapa komoditi yang akan menjadi tantangan inflasi di bulan Desember tahun 2022.
"Lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru yang menjadi tantangan inflasi di daerah Sumut pada bulan Desember 2022 adalah angkutan udara, beras, daging ayam, dan telur ayam," pungkas Naslindo.
