Bisnis.com, PALEMBANG -- Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai salah satu daerah untuk proyek percontohan implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Musni Wijaya mengatakan Muba menjadi satu dari 12 kabupaten/kota yang terpilih untuk program dari KemenPAN-RB tersebut.
"Kami sudah meluncurkan berbagai program pembangunan dan inovasi untuk mengentaskan kemiskinan di Muba," katanya, pekan lalu.
Musni memaparkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di kabupaten itu. Semula, angka kemiskinan sebesar 16,13 persen pada 2020. Tingkat kemiskinan itu kemudian turun menjadi 15,84 persen pada 2021.
"Saat wilayah lain mengalami peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Muba justru dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,29 persen," katanya.
Namun demikian, Musni tidak menampik bahwa angka itu masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong kinerja penurunan kemiskinan.
"Hal ini dibuktikan dengan capaian penurunan sebesar 20,55 persen atau rata-rata 1,21 persen per tahun selama 17 tahun terakhir," jelasnya.
Selain itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang digagas oleh gubernur Sumsel, Pemkab Muba juga menggencarkan program Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam upaya memberdayakan kelompok wanita untuk lebih produktif dan budi daya lele dalam drum di 15 kecamatan.
"Kegiatan ini mendapatkan pendampingan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Perikanan Muba untuk lebih cepat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat," katanya.
Musni menambahkan bahwa sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warga Muba, yakni menggencarkan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan relokasi rumah warga yang berada di bantaran sungai atau rawan terkena bencana.
Selain menggunakan dana APBD dan APBN, Muba juga mengumpulkan dana zakat dari ASN Pemkab Muba yang kemudian disalurkan Baznas Muba melalui program bedah rumah untuk warga prasejahtera.
"Sampai dengan September 2022, program RTLH yang sudah terealisasi dan tersebar di 15 kecamatan sebanyak 466 unit," katanya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan terdapat empat prioritas program dari Kemenpan RB, yaitu RB pengentasan kemiskinan, RB peningkatan investasi, RB percepatan prioritas aktual presiden dan RB digitalisasi administrasi pemerintahan.
Adapun 12 kabupaten/kota terpilih untuk mengikuti program implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, yakni Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Belango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman dan Surabaya.
