Bisnis.com, PALEMBANG -- Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan atau BPS Sumsel bakal menerjunkan 13.666 petugas untuk melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Regsosek 2022.
Diketahui, pendataan Regsosek secara door to door itu bakal berlangsung pada 15 Oktober 2022 -- 14 November 2022 di seluruh Tanah Air.
Kepala BPS Sumsel Zulkipli mengatakan belasan ribu petugas itu dikerahkan untuk mendata 100 persen penduduk di Sumsel.
"Mulai tanggal 14 nanti akan dimulai pendataan dan kami berharap agar masyarakat bisa membantu petugas kami nanti saat di lapangan," katanya, Selasa (11/10/2022).
Zulkipli menerangkan bahwa Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.
Mulai nama, pekerjaan, Rumah, Alamat, kartu keluarga. Termasuk apakah masyarakat itu juga mendapatkan perlindungan sosial sebelumnya.
"Kami juga akan mencari penduduk yang inklusif yang membutuhkan penanganan penanganan khusus sehinga nantinya kedepannya mereka akan berikan jaminan oleh pemerintah untuk perlindungan yang dimaksud," katanya.
Dia mengatakan, dengan informasi yang komprehensif ini, memungkinkan Regsosek menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah.
"Kan selama ini banyak program bantuan dan profesional pemerintah yang tidak tepat sasaran atau masyarakat yang membutuhkan tapi tidak dapat, nah ini diversifikasi ulang," ujarnya.
Dia menambahkan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteran masyarakat, melalui berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi energi listrik dan gas 3 kg, dan lainnya.
"Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar dia.
Zulkipli mengatakan, upaya perbaikan program perlindungan sosial juga terus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya terkait dengan masalah data melalui perbaikan pelengkapan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk.
Pemanfaatan basis data Regsosek ini dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yakni pelayanan administrasi kependudukan, prioritas penerima bantuan/perlindungan sosial, basis data perencanaan inklusif dan advokasi, pengembangan UMKM serta basis data program perlindungan sosial yang terintegrasi dan program pemberdayaan masyarakat.
"Harapan kedepan Indonesia akan memiliki satu data REGSOSEK yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan Indonesia,"
Sementara itu, Ketua Tim Regsosek Sumsel Syawaluddin mengatakan pihaknya berharap masyarakat dapat meluangkan waktu serta memberikan informasi apa adanya kepada petugas Regsosek.
"Karena biasanya seringkali masyarakat itu yang sebetulnya mampu kemudian mengaku miskin ketika tahu ada petugas yang mendata terkait bantuan sosial," katanya.
Namun demikian, kata dia, tim di lapangan pun melakukan pola kerja berlapis untuk memverifikasi data yang disampaikan penduduk, misalnya dengan berkoordinasi bersama ketua rukun tetangga (RT) setempat.
