Bisnis.com, PADANG — Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah untuk segera menetapkan harga rumah subsidi terbaru pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.
Di Provinsi Sumatra Barat bahkan ada pengembang yang memilih untuk menunda pembangunan rumah subsidi sampai ada ketentuan terbaru dari pemerintah.
Ketua DPD REI Sumbar, Ardinal, mengatakan semenjak naiknya harga BBM bersubsidi, harga bahan bangunan juga turut naik. Hal ini membuat pengembang mengambil langkah menunda melakukan pembangunan rumah bersubsidi.
"Kalau rumah nonsubsidi tidak masalah sebenarnya, tinggal menyesuaikan saja harga rumahnya, dan tidak perlu ada patokan harga pemerintah. Tapi untuk rumah subsidi, kita berpatokan dengan harga pemerintah," katanya ketika dihubungi Bisnis di Padang, Selasa (20/9/2022).
Dia menyampaikan persoalannya kini, semenjak pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, belum adanya kabar dan respons dari pemerintah terkait nilai rumah subsidi tersebut.
Menurutnya dalam situasi saat ini, seharusnya pemerintah lebih cepat mengeluarkan aturan terkait harga rumah subsidi, sehingga tidak mengganggu target REI dalam merealisasi pembangunan rumah subsidi di tahun 2022 ini.
Baca Juga
"Dari rapat REI di Jakarta beberapa hari yang lalu. REI mengusulkan harga rumah subsidi naik 15 persen, atau dari Rp150 juta lebih, naik menjadi Rp180 juta. Tapi angka ini belum disetujui," ungkapnya.
Ardinal menyatakan perhitungan REI mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi sebesar 15 persen itu, jauh sebelum pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM yakni pada 3 September 2022 lalu itu.
Artinya bila mengukur pada kondisi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, idealnya kenaikan harga rumah subsidi di angka 30 persen atau menjadi Rp200 juta lebih dari saat ini Rp150 juta lebih.
Dia menjelaskan hitung-hitungan ideal kenaikan harga rumah subsidi akibat naiknya harga BBM bersubsidi itu, melihat pada harga bahan bangunan yang turut naik, mulai dari pasir, besi, semen, dan bahan-bahan bangunan lainnya, dengan nilai rata-rata mencapai 15 persen.
Selain itu juga menghitung nilai tanah yang akan dibangun rumah subsidi itu yang mencapai Rp50 juta per kavling nya. Belum lagi menghitung rencana anggaran biaya (RAB) untuk pembangunan rumah denga nilai yang mencapai Rp85 juta. Lalu ditambah dengan biaya-biaya lainnya.
"Sekarang kita menunggu keputusan pemerintah terkait pengusulan kenaikan harga rumah subsidi 15 persen itu dulu. Bagaimana nantinya, kita bicarakan lagi lebih lanjutnya," ujar dia.
Ardinal menegaskan sudah selayaknya harga rumah subsidi ini naik, karena tiga tahun terakhir belum ada terjadi kenaikan harga rumah subsidi di Indonesia.
Bicara soal minat, Ardinal mengaku bahwa minat masyarakat di Sumbar khususnya untuk ingin memiliki rumah subsidi masih cukup tinggi.
Melihat pada target pembangunan rumah subsidi oleh REI Sumbar di tahun 2022 ini mencapai 7.000 unit, dan nyatanya saat ini baru terealisasi 3.000 unit lebih saja.
Artinya realisasi dari target itu belum sampai 50 persen hingga Agustus 2022. Di bulan yang tersisa ini, REI berharap target tersebut dapat terwujud, asalkan pemerintah segera mengeluarkan harga terbaru rumah subsidi.
Ardinal yang juga memiliki lahan untuk pembangunan rumah subsidi di Kota Padang, mengaku, lebih memilih untuk menunda pembangunan rumah subsidi.
"Saya malah memilih setop dulu pembangunan rumah subsidi. Kawasan yang saya punya ada di daerah Anak Aia Padang," tegasnya.
Alasan Ardinal mengambil keputusan itu, karena tidak berani mengambil risiko untuk tetap membangun rumah subsidi, sementara harga terbaru dari pemerintah akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi, sampai sekarang belum ada kejelasan.
"Kita tentu pikirkan juga untung ruginya. Nanti saya bangun saja rumah subsidi dengan harga bahan bangunan saat ini, nanti pemerintah malah tidak menyetujui nilai pengusulan kenaikan harga rumah subsidi. Siapa yang ganti biaya yang saya keluarkan," sebut dia.
Menurutnya pemerintah yakni melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan agar segera membahas harga terbaru rumah subsidi ini, sehingga tidak ada persoalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi tersebut.
