Bisnis.com, BATAM - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu indikatif tahun 2023 dan usulan tambahan anggaran 2023 terhadap tiga lembaga pemerintah yakni Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPPS), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengatakan, persetujuan tersebut dengan rincian, untuk pagu indikatif BP Batam tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun dengan usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan sebesar Rp386 miliar untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di BP Batam.
“Yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp63.857.592.000 miliar dan Badan Layanan Umum BPKS sebesar Rp2.670.000.000 miliar,” kata Martin Y Manurung saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan BP Batam, BPKS Sabang dan KPPU, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
Kepala BP Batam Muhammad Rudi berharap dukungan anggaran tersebut dapat menunjang program-program yang telah ditargetkan untuk tahun 2023.
“Kami berharap dukungan dari Komisi VI sangat kami butuhkan, sehingga apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat kepada kami bisa kami selesaikan,” tutupnya.
Kinerja BP Batam Tahun 2021
Pada 2021 lalu BP Batam merampungkan 38 proyek infrastruktur senilai Rp428 miliar. Adapun, untuk proyek pendanaan dengan sistem tahun jamak (multiyears), terdapat 18 proyek dengan nilai Rp431 miliar.
Pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan oleh BP Batam tahun lalu meliputi perbaikan dermaga selatan Pelabuhan Batuampar dan pengerasan lapangan penumpukan peti kemas (container yard) dermaga utara dengan luasan 2 hektare, serta revitalisasi dan pembuatan rak pipa terpadu terminal curah cair Kabil.
Ada pula penyelesaian pembangunan jalan raya, seperti jalur kedua Jalan Hang Kesturi, Jalan Arteri Gajah Mada, Jalan Kolektor CPO Kabil, Jalan Kolektor Bundaran Madani ke Bengkong Sadai, Jalan dan Lengan Simpang Batu Ampar Tahap satu, Jalan Kolektor dan Jembatan Kawasan Industri, Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang ke Mc Connel Dowell, dan Jalan Industri Tanjung Uncang.
BP Batam juga menyelesaikan pengembangan fasilitas wisata di Batam dengan penataan kawasan Taman Kolam Sekupang tahap kedua dan pembangunan jalur sepeda di Jalan RE Martadinata tahap 2.
Pembangunan lain di Kota Batam yang masih berlangsung, di antaranya pembangunan di bidang kawasan ekonomi kesehatan, bandar udara, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Batam pun sedang dikembangkan menjadi hub logistik nasional sehingga daerah lain di Kepri dapat ikut memanfaatkannya.