Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Perbaikan Ekonomi Riau Jangan Terganggu Karhutla

Ekonom Universitas Riau Isyandi menjelaskan saat ini aktivitas masyarakat telah kembali ramai yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu membaik.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 23 Maret 2022  |  21:30 WIB
Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi kabut asap kebakaran hutan dan lahan, di Pekanbaru, Riau, Senin (14/9). Akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, jarak pandang di Pekanbaru tidak lebih dari 100 meter pada pagi hari. - Antara/Rony Muharrman
Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi kabut asap kebakaran hutan dan lahan, di Pekanbaru, Riau, Senin (14/9). Akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, jarak pandang di Pekanbaru tidak lebih dari 100 meter pada pagi hari. - Antara/Rony Muharrman

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dinilai harus dicegah agar tidak semakin meluas, karena dapat mengganggu pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung setelah dampak pandemi dua tahun lalu.

Ekonom Universitas Riau Isyandi menjelaskan saat ini aktivitas masyarakat telah kembali ramai yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu membaik.

"Perbaikan ekonomi saat ini didorong aktivitas orang bekerja ke kantor dimana sebelumnya bekerja di rumah akibat pandemi. Kasus karhutla harus diantisipasi agar proses perbaikan ekonomi tidak terganggu," ujarnya, Rabu (23/3/2022).

Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Riau sepanjang 2021 lalu mencapai 3,36 persen, jauh meningkat dibandingkan sepanjang 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi dan tumbuh negatif 1,12 persen.

Dia menguraikan kasus karhutla yang meningkat akan merugikan masyarakat secara luas, mulai dari timbulnya kabut asap, memicu penyakit ISPA hingga mengganggu aktivitas harian seperti berkurangnya jarak pandang yang tentu saja berdampak terhadap aktvitas perekonomian. Diantaranya bisa mengganggu jadwal pelayaran kapal, sampai penundaan jadwal terbang dari maskapai penerbangan.

Untuk itu dia berharap semua pihak terkait dalam tim pengendalian karhutla di Riau dan juga pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dapat secara bersama-sama mengantisipasi peningkatan kasus karhutla di Riau.

Dengan upaya bersama itu diharapkan perkembangan kasus karhutla dapat ditekan, sehingga proses pemulihan ekonomi dari aktivitas masyarakat yang mulai membaik dapat terus berjalan tanpa terganggu adanya karhutla.

"Memang harus bekerja sama dan tidak bisa sendiri-sendiri baik itu pemda provinsi, kabupaten kota, bersama tim gabungan serta kementerian untuk mengantisipasi karhutla ini. Meski saat ini memang pemerintah masih fokus pandemi, namun perkembangan karhutla tetap perlu diantisipasi," ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengumumkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Pengumuman ini seiring telah ditandatanganinya Surat Keputusan nomor SK Karhutla 653/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edy Afrizal menyampaikan pengumuman status karhutla Riau tersebut di ruang media center BPBD Riau.

"Hari ini Pemprov Riau tetapkan status siaga Karhutla. SK penetapan status sudah ditandatangani Gubernur Riau kemarin," ujarnya Selasa (22/3/2022).

Penetapan status ini seiring dengan telah ditetapkannya status yang sama oleh Pemkab Bengkalis, Meranti dan Pelalawan. Dengan penetapan status siaga oleh tiga daerah ini, menjadi dasar penetapan status siaga di tingkat provinsi

Ada pun data BPBD Riau mencatat luasan lahan terbakar sejak 1 Januari 2022 sampai 22 Maret 2022 mencapai sekitar 168,66 hektar. Rinciannya yaitu Rokan Hulu 3 hektare, Rokan Hilir 3 hektare. Dumai 5,1 hektare, Bengkalis 74,2 hektare, Kepulauan Meranti 6 hektare, Siak 4,28 hektare, Pekanbaru 3,13 hektare, Kampar 8 hektare, Pelalawan 22,7 hektare, Indragiri Hulu 6,75 hektare, Indragiri Hilir 32,5 hektare. Sementara untuk Kuantan Singingi tercatat masih nihil.

Guna mengantisipasi kenaikan kasus karhutla, BPBD Riau sudah mengajukan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BNPB, untuk meminjam helikopter yang akan dipakai untuk patroli, water bombing, dan teknik modifikasi cuaca atau TMC.

"Surat permohonan peminjaman helikopter sudah kami ajukan ke KLHK dan BNPB. Adapun helikopter yang kami butuhkan nantinya untuk patroli, water bombing dan TMC," ujarnya. 

Selain peminjaman helikopter, pihaknya juga akan membentuk posko bersama dari semua stakeholder penanggulangan karhutla.

Edy menjelaskan dari data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru, pada Mei mendatang diperkirakan Riau akan memasuki musim kemarau. Karena itu, masyarakat diimbau diminta lebih waspada terutama saat melakukan aktivitas di lahan dan hutan yang menggunakan api.

Edy mengatakan masyarakat yang membuka lahan, hendaknya jangan membakar. Kemudian yang mencari madu di hutan, pastikan api untuk mengusir lebah telah dipadamkan sebelum ditinggalkan.

Adapun tahun lalu, Provinsi Riau berhasil menurunkan luasan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena temuan titik api lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menunjukkan karhutla pada 2021 seluas 1.400,08 hektare (ha) atau turun 12,09 persen dibandingkan dengan 2020 seluas 1.600,41 ha.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi mengatakan upaya untuk mengendalikan karhutla di tanah air perlu dilakukan.

“Sepanjang 2021, upaya yang dilakukan KLHK bersama pemda terkait telah menuai hasil yang menggembirakan, mengingat tingkat karhutla bisa ditekan sehingga bencana kabut asap bisa dihindari,” ujarnya.

Menurut Lakshmi, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan mengingat bencana karhutla dinilai masih berpotensi terjadi. Banyak faktor yang memengaruhi ke depan di antaranya potensi hujan pada 2022 diprediksi lebih rendah dari 2021.

Dalam upaya pengendalian Karhutla, seluruh jajaran pemerintah berpijak kepada Instruksi Presiden No. 3/2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengatur pe­­nugasan untuk setiap Ke­­­­menterian dan Lembaga serta Kepala Daerah agar aktif melakukan upaya pengendalian karhutla sesuai dengan mandat serta tugas dan fungsi masing-masing.

“Presiden selalu menekankan pentingnya peningkatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat ke daerah."

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

riau kebakaran hutan
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top