Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Komnas HAM Tolak Komentari Dugaan Adanya Kerangkeng Manusia Ketiga Milik Bupati Langkat

Seperti diketahui, saat ini cuma dua unit kerangkeng yang ditemukan berada dalam kediaman pribadi Cana di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.
Nanda Fahriza Batubara
Nanda Fahriza Batubara - Bisnis.com 31 Januari 2022  |  20:55 WIB
Kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif. - Istimewa
Kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif. - Istimewa

Bisnis.com, LANGKAT - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menolak berkomentar tentang dugaan adanya satu unit kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin alias Cana yang kini belum ditemukan.

Seperti diketahui, saat ini cuma dua unit kerangkeng yang ditemukan berada dalam kediaman pribadi Cana di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

Sedangkan berdasar penelusuran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terdapat dokumen yang menyinggung soal adanya kerangkeng ketiga.

"Kami tidak bisa mengomentari institusi lain. Kami tahu apa yang terjadi," kata Anam kepada Bisnis, Senin (31/1/2022).

Sebelumnya, LPSK menduga Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Peranginangin alias Cana punya lebih dari dua unit kerangkeng manusia.

Dugaan itu muncul dari dokumen yang ditemukan LPSK saat menelusuri perkara ini. Dokumen tersebut menyinggung soal "kereng ketiga" yang diduga merujuk pada keberadaan unit kerangkeng lainnya.

"Dokumen itu menunjukkan ada istilah 'kereng tiga'. Nah kereng ketiga ini yang kami tidak tahu yang mana. Karena yang di situ disebut kereng satu dan kereng dua. Tapi kok ini ada disebut kereng tiga," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu kepada Bisnis.

Sejauh ini, belum diketahui keberadaan kerangkeng manusia lainnya yang diduga juga dikelola Cana berserta adik kandungnya, Sribana Peranginangin, yang kini menjabat Ketua DPRD Langkat.

"Nah kereng tiga ini yang kami tidak tahu yang mana. Pertama lokasi di mana, kemudian apakah masih ada? Jangan-jangan masih ada orang di dalam," kata Edwin.

Sementara itu, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak belum bisa dimintai komentarnya soal dugaan adanya kerangkeng ketiga yang dikelola Cana.

Seperti diketahui, LPSK mengusut keberadaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

Sejumlah saksi dimintai keterangan. Termasuk keluarga dari satu orang mantan penghuni kerangkeng yang telah meninggal dunia. Pihak keluarga merasa curiga lantaran penghuni tersebut tewas hanya kurun sebulan setelah diserahkan ke pengelola kerangkeng. Peristiwa ini terjadi pada 2019 lalu.

Terkait kematian ini, pihak pengelola mengatakan ke keluarga bahwa yang bersangkutan meninggal karena sakit asam lambung. Namun keluarga semakin curiga setelah mendapati kejanggalan pada jasad jenazah penghuni tersebut.

"Ketika pihak keluarga datang, kata pihak pengelola sudah dimandikan, sudah dikafani dan tinggal dimakamkan. Hal ini membangun kecurigaan pihak keluarga yang kemudian melihat wajah korban itu ada bekas-bekas luka," kata Edwin.

Masih berdasar penelusuran LPSK, para penghuni kerangkeng di kediaman Cana diduga juga tidak semua berstatus pecandu narkoba. Ada yang dikurung karena hobi berjudi, mencuri hingga selingkuh alias tidak setia kepada istri.

Temuan ini menunjukkan bahwa klaim panti rehabilitasi narkoba yang disampaikan sebelumnya tidak tepat. Selain itu, kerangkeng tersebut juga tidak memenuhi kriteria sebagai panti rehabilitasi narkoba sesuai standar internasional.

"Beberapa orang yang pernah ditahan bukan pecandu narkoba," kata Edwin.

Edwin menambahkan, LPSK juga menemukan dokumen yang mengungkap adanya transaksi pembayaran dalam proses penahanan. 

Pengelola kerangkeng meminta keluarga menandatangi surat pernyataan yang isinya melarang mereka meminta penghuni dikeluarkan sebelum 1,5 tahun, kecuali atas instruksi dari "pembina".

Pihak keluarga juga diminta tidak akan menuntut apapun jika penghuni sakit atau meninggal dunia.

Tak cuma itu, menurut Edwin, para penghuni juga tidak bisa leluasa dikunjungi pihak keluarga. Bahkan mereka juga tidak bisa melaksanakan ibadah seperti ke masjid maupun gereja.

Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menduga terdapat lebih dari satu penghuni yang meninggal dunia saat dikurung dalam kerangkeng tersebut.

Komnas HAM menemukan adanya indikasi kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan pengelola terhadap penghuni yang berujung kematian. Apalagi ditemukan suatu alat atau benda yang diduga dipakai untuk melakukan penyiksaan atau penganiayaan.

"Kalau ditanya yang meninggal ada berapa, pasti lebih dari satu," kata Anam pada Sabtu (29/1/2022) lalu.

Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengaku sudah memeroleh informasi soal kematian penghuni kerangkeng. Bahkan, Panca sudah mengetahui lokasi makam penghuni yang tewas tersebut.

"Kami sudah menemukan tempat pemakamannya di mana," kata Panca.

Menurut Panca, Cana sudah membangun kerangkeng di kediamannya sejak 2010. Selama ini, sudah terdapat 656 orang yang pernah ditahan di tempat itu.

Sejauh ini, sudah 30 saksi yang diperiksa untuk menelusuri perkara kerangkeng dan dugaan praktik penganiayaan berujung kematian. 

Panca meminta publik bersabar dan memberi mereka waktu untuk menuntaskannya. Dia juga berjanji akan memeriksa Cana.

"Kalau itu terkait bupati yang sekarang ada di KPK, kami akan mintai keteranganya," ujar Panca.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumut komnas ham langkat
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top