Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan meminta pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota untuk memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dalam program pembangunan setempat.
Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sumsel), S.A Supriono, mengatakan Pemprov Sumsel tetap mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
“Pemerataan pembangunan itu bukan saja infrastruktur, namun bidang ekonomi kerakyatan utnuk menekan angka kemiskinan,” katanya, Jumat (8/10/2021).
Oleh karena itu, Supriono menambahkan, Gubernur Sumsel Herman Deru berkomitmen untuk tetap mengucurkan dana bantuan gubernur kepada pemerintah kabupaten/kota pada tahun depan.
“Namun, apapun yang menjadi usulan pemerintah kabupaten/kota itu harus memberikan efek pada penurunan kemiskinan, agar target satu digit tercapai meski di tengah pandemi,” paparnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, jumlah penduduk miskin di provinsi itu mencapai 1,11 juta orang atau masih bertengger di angka 12,84 persen dari total penduduk Sumsel per Maret 2021.
Baca Juga
Angka tersebut, telah berkurang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang mencapai 12,98 persen dari total penduduk.
Menurut dia, pemerintah daerah harus mengevaluasi wilayah-wilayah mana saja yang menjadi prioritas untuk ditangani, utamanya kawasan yang masuk tingkat kemiskinan cukup tinggi.
Dia mencontohkan Pemkab Banyuasin dapat membuat program nyata untuk menekan kemiskinan, salah satunya lewat program bedah rumah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Muhammad Senen, mengatakan ada 17 program prioritas yang akan dijalankan Pemkab Banyuasin pada tahun depan.
Dia memaparkan program prioritas itu mencakup pembangunan jalan dan Jembatan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi rawa serta program optimalisasi perumahan rakyat (prorakyat).
“Kami berharap bantuan dari gubernur dalam membangun sejumlah proyek infrastruktur di Banyuasin di Tahun Anggaran 2022 nanti,” katanya.
