Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menyoroti sejumlah hal dalam proses peralihan pengelolaan blok migas Rokan yang ada di wilayah itu, dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mulai Agustus 2021 mendatang.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan kebutuhan yang diperlukan saat masa alih kelola blok Rokan dari CPI ke Pertamina.
"Pertama, pemerintah telah memfasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan dan kontrak kerja oleh PT PHR," ujarnya dalam siaran pers Selasa (9/3/2021).
Kedua, kesiapan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerjasama B to B selaku vendor atau kontraktor di semua sektor, baik operator maupun jasa penunjang. Ketiga, menekankan pada PT PHR agar melakukan keterbukaan informasi atas kebutuhan tenaga kerja Pertamina.
Keempat, menyelesaikan permasalahan lahan, aset limbah lingkungan Chevron dan kontrak lainnya secara komplek dan komprehensif. Kelima, penyerahan beberapa aset CPI atau barang milik negara lainnya yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Riau.
Dalam hal ini Gubri mencontohkan adanya kantor pemerintah di Dumai, aset tanah Pemprov di Dumai, Power Plant yang dibangun anak perusahaan Chevron di Duri.
Baca Juga
Keenam, pemberdayaan BUMD dan perusahaan lokal, ini diharapkan agar tim pengadaan barang dan jasa PT PHR berkedudukan di Pekanbaru. Ketujuh, pemda menginginkan agar kantor PT PHR harus berada di Pekanbaru untuk memudahkan koordinasi dengan Pemprov Riau dan kabupaten/kota, instansi vertikal serta semua pihak terkait.
Kedelapan, vendor selaku kontraktor di pengelola Blok Rokan, kata Gubri harus memiliki NPWP dan berkedudukan di Riau. Kesembilan, dalam hal pelaksanaan B to B, Gubri mengharapkan adanya perhatian khusus Pemerintah Pusat terhadap BUMD dan perusahaan lokal secara langsung.
Menurut Syamsuar, dalam alih kelola ladang minyak Blok Rokan, dia menginginkan agar putra daerah yang mempunyai kompetensi untuk mengisi posisi penting dalam dewan komisaris dan direksi di PT PHR harus mendapat perhatian.
"Selain itu, kami juga meminta agar diperhatikan pengusaha lokal dan masyarakat tempatan yang memiliki kemampuan dalam kegiatan jasa penunjang migas," ujarnya.
Pemprov Riau menurutnya siap untuk membantu memfasilitasi perizinan dalam masa transisi pengalihan Blok Rokan. Serta ia juga berharap supaya pelaksanaan realisasi PI 10 persen dari PT CPI tidak terlalu lama.
"Dengan persiapan yang telah dilakukan, kami tentunya berharap produksi migas bisa maksimal di tangan PT PHR, sebab seperti diketahui bersama bahwa sekarang kondisi masyarakat sangat bergantung pada minyak dan gas yang ada di Riau."
