Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sumut PPKM Mikro Mulai 9 Maret, Catat Lokasinya

Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Sumut harus melaksanakan PPKM mikro khususnya di wilayah dengan tingkat penyebaran Covid-19 tinggi.
Cristine Evifania Manik
Cristine Evifania Manik - Bisnis.com 06 Maret 2021  |  02:16 WIB
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menghadiri sekaligus menyaksikan Penandatangan Kontrak dan Penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Jumat (22/1 - 2021). (Foto Dinas Kominfo Provinsi Sumut : Veri Ardian)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menghadiri sekaligus menyaksikan Penandatangan Kontrak dan Penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Jumat (22/1 - 2021). (Foto Dinas Kominfo Provinsi Sumut : Veri Ardian)

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menginstruksikan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang akan mulai berlaku pada Selasa (9/3/2021) hingga Senin (22/3/2021).

“Penerapan PPKM mikro tertuang dalam Surat Gubernur Sumut Nomor 360/1879/2021, tertanggal 4 Maret 2021,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar dikutip, Sabtu (6/3/2021).

Berdasarkan surat itu, terdapat enam kabupaten atau kota yang akan menerapkan PPKM mikro yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Langkat.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Kamis (4/3/2021). Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Sumut harus melaksanakan PPKM mikro khususnya di wilayah dengan tingkat penyebaran Covid-19 tinggi.

Adapun, prinsip PPKM mikro yakni pembatasan, bukan pelarangan kegiatan. Pembatasan tersebut dibuat berskala kecil agar perhatian terhadap penerapan prokes tiap zona terpusat. 

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis menjelaskan bahwa pemerintah pusat menetapkan Sumut untuk menjalankan PPKM Mikro karena pengalaman provinsi lain yang mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19. 

“Penerapan PPKM mikro sendiri adalah upaya partisipatif atau gotong royong dari semua elemen masyarakat. Upaya ini dalam rangka mengatasi dan menahan laju penularan Covid-19 dengan lebih cepat,” jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumatra utara Covid-19 PPKM
Editor : M. Nurhadi Pratomo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top