Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang menargetkan seluruh warga yang kurang mampu di kota itu menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional—Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS pada 2020.
Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan saat ini kepesertaan JKN-KIS dari masyarakat Palembang sudah tercapai sekitar 95 persen.
"Kami sedang melakukan pendataaan bagi warga yang belum mendapat kartu KIS. Jika ini sudah rampung, saya yakin kepesertaan bisa capai 100 persen," katanya, Rabu (29/1/2020).
Dia menjelaskan untuk mencapai target tersebut, dirinya telah mengingatkan jajaran pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga untuk aktif dalam pendataan warga yang belum menerima KIS.
Fitri mengatakan, untuk mendapatkan kartu KIS ini, warga yang tak mampu juga dapat aktif dengan mendatangi kantor kelurahan dan kecamatan tempat berdomisili sehingga proses menjadi lebih cepat.
Terkait bantuan ke warga tak mampu ini, Pemkot Palembang telah mengelontorkan dana Rp17 miliar pada 2019.
Baca Juga
“Ini merupakan komitmen kami sejak awal, bagaimana warga tak mampu ini dapat mengakses layanan kesehatan,” kata dia.
Kota Palembang resmi mencapai universal health coverage (UHC) di mana peserta Jaminan Kesehatan Nasional—Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS sudah sebesar 95,28 persen dari total penduduk kota itu.
Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 1,51 juta jiwa dari total 1,59 juta jiwa penduduk Palembang.
Untuk mencapai UHC, Pemkot Palembang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Sebelumnya, Deputi Direksi BPJS Wilayah Sumsel, Babel dan Bengkulu Elsa Novelia mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Palembang untuk mencapai UHC.
“Salah satu segmen terpenting adalah didaftarkannya kepesertaan JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah melalui integrasi Jamkseda. Sampai saat ini sejumlah kabupaten/kota berpacu untuk memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakatnya,” kata dia.
