Bisnis.com, MEDAN - Seluruh sekolah menengah atas negeri di Sumatra Utara akan memberikan mata pelajaran mengenai perpajakan kepada para siswanya, tanpa terkecuali.
Hal itu setelah Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara 1 dan 2 resmi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan implementasi inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan.
Kerjasama tersebut dijalin lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dengan Kepala Kanwil DJP Sumut 1 Mukhtar dan Kepala Kanwil DJP Sumut 2 Tri Bowo, di Medan, Selasa (10/10).
"Dalam kerjasama ini, pemahamaan mengenai perpajakan akan masuk pada kurikulum pendidikan di seluruh sekolah menengah atas negeri di Sumut," kata Kepala Kanwil DJP Sumut I Mukhtar seusai penandatanganan MoU.
Dia menjelaskan, dengan kerjasama ini, Kanwil DJP Sumut 1 dan 2 akan ikut menyiapkan kurikulum yang kemudian akan dimatangkan lagi bersama dengan institusi perguruan tinggi, pengelola sekolah dan dinas pendidikan.
Penerapan kurikulum ini menurutnya akan efektif dimasukkan mulai tahun depan dan Kanwil DJP juga akan membantu implementasinya dengan mengerahkan SDM-nya untuk menjadi tenaga pengajar. "Akan ada (bagi pegawai Kanwil DJP) hari-hari mengajar."
Gubernur Sumut Tenglu Erry Nuradi mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.
"Dimulai dari pendidikan di SMA, terlebih dengan adanya momentum mulai 1 Januari 2017, sekolah menengah atas negeri berada di bawah naungan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia."
Dia optimistis pemahahan tentang perpajakan dapat dimasukkan dalam kurikulum, khususnya dari sisi muatan lokal. Seperti pemahaman mengenai kepatuhan berlalu lintas yang telah menjadi kurikulum muatan lokal lewat kerjasama antara Pemprov Sumut dengan Kepolisian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
