Bisnis.com, MEDAN - Beberapa Organisasi yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Tambang dan Penyelamatan Hutan Dairi-Pakpak Bharat mengeluarkan lima rekomendasi terkait dengan operasional PT Dairi Prima Mandiri.
Khairul Bukhari, Manager Advokasi Walhi Sumut mengungkapkan rekomendasi pertama adalah meminta Presiden Joko Widodo agar meninjau ulang dan membatalkan operasi pertambangan PT DPM seluas 27.420 hektare.
Rekomendasi kedua adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya agar membatalkan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan klaim konsesi KP 27.420 hektare untuk pertambangan timah hitam dan seng PT DPM.
Koalisi juga merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan atas proses perizinan dan pembebasan lahan yang dilakukan PT DPM.
Komnas HAM pun direkomendasikan untuk memberikan perlindungan atas warga di 13 desa yang selama ini telah mengajukan protes. Adapun rekomendasi terakhir adalah kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral.
"Hutan hujan tropis Dairi-Pakpak Bharat merupakan penyangga ekosistem Danau Toba, Taman Nasional Gunung Leuser dan ruang hidup lebih dari 100.000 jiwa," tambah Janes Hutahean, Kepala Program Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih.
Mesti Situmorang, warga Desa Lailuhung, menuturkan bahwa sumber kehidupan masyarakat Dairi dan Pakpak Bharat diperoleh dari aktivitas pertanian.
Seperti padi dan jagung dan palawija serta perkebunan seperti kopi, coklat, durian, petai, jengkol, kemiri, nilam, pinang dan aren.
"Masyarakat sudah menolak kehadiran tambang timah hitam PT DPM sejak 2009 dampai 2015."
