Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pendapatan daerah hingga Rp4 triliun per tahun melalui komitmen penurunan emisi karbon sebesar 200.000 ton per tahun.
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan pendekatan pembangunan Riau ke depan tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja. Tantangan besar seperti ketimpangan wilayah, ketergantungan ekonomi pada sektor primer, serta ancaman perubahan iklim harus dijawab dengan inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
"Hari ini saya tegaskan, Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Kita dihadapkan pada tantangan nyata, seperti kesenjangan wilayah, layanan dasar yang belum merata, ancaman lingkungan, perubahan iklim, hingga ketergantungan ekonomi pada sektor primer tanpa nilai tambah," ujarnya, dikutip pada Rabu (2/7/2025).
Salah satu langkah strategis yang diusung adalah pemanfaatan potensi ekonomi dari sektor lingkungan. Riau, yang memiliki tutupan hutan cukup luas, berkomitmen menurunkan emisi karbon sebagai bagian dari kontribusi terhadap Perjanjian Paris alias Paris Agreement.
Menurutnya bila diasumsikan nilai perdagangan karbon sebesar US$20 per ton, maka penurunan emisi 200.000 ton per tahun bisa memberikan potensi pemasukan hingga Rp4 triliun.
"Penurunan emisi ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap perjanjian Paris Agreement. Negara-negara maju harus mendukung negara berkembang seperti kita, dan menjaga hutan serta lahan bisa menjadi nilai tambah ekonomi," ujarnya.
Baca Juga
Gubernur juga mengungkapkan bahwa RPJMD Riau 2025—2029 akan mengusung visi Riau Bedelau yang mencerminkan semangat pembangunan berbudaya melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju. Pendekatan pembangunan tidak lagi berfokus semata pada aspek fisik dan ekonomi, melainkan juga sosial, budaya, lingkungan, serta keseimbangan antarwilayah.
Dirinya pun mengajak seluruh bupati dan wali kota di Riau untuk bergandengan tangan dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, dari pesisir hingga pedalaman.
"Saya tahu, hari ini banyak wajah-wajah bupati dan wali kota yang masam karena kondisi fiskal. Tapi mudah-mudahan, ke depan bisa tersenyum. Kita ingin anak-anak Riau benar-benar merasakan hasil pembangunan secara adil dan merata," ungkapnya.
Melalui forum Musrenbang ini, Gubernur berharap dokumen RPJMD yang dihasilkan bukan sekadar rencana tertulis, tetapi menjadi panduan kerja nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.
.jpg?w=300&h=221)
