Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia mengharapkan momen Ramadan dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada triwulan I-2025.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan melihat pada setiap bulan Ramadan kebutuhan dan konsumsi masyarakat meningkat, kondisi ini diharapkan mampu mendorong ekonomi Sumbar bergerak positif.
“Untuk triwulan I-2025 kami harapkan terjadi kenaikan pertumbuhan sejalan siklus Ramadan, kenaikan UMP, dan dampak dari penurunan suku bunga yang memotivasi konsumen untuk berkonsumsi,” katanya, Selasa (11/2/2025).
Majid menyampaikan supaya kondisi tetap terjaga dengan baik, penting bagi seluruh stakeholder di Sumbar untuk meningkatkan peranan sektor pertumbuhan yang inklusi.
Dimana untuk subsektor perkebunan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan dan perdagangan, perlu untuk ditingkatkan.
“Jadi kalau berkaca pada pertumbuhan ekonomi Sumbar 2024 sebesar 4,36% memang sesuai yang kami targetkan,” tegasnya.
Baca Juga
Selain berharap adanya pertumbuhan ekonomi yang positif di triwulan I-2025, BI juga menargetkan ekonomi Sumbar tumbuh sebesar 4,4% hingga 5,2% pada tahun 2025, dengan kondisi inflasi diperkirakan tertinggi di angka 2,5%.
Majid mengatakan melihat pada inflasi Sumbar 0,89% pada tahun 2024, bisa dikatakan merupakan inflasi terendah dalam rentang waktu pasca krisis ekonomi tahun 1998. Maka, tahun 2025 ini dia berharap inflasi Sumbar jangan lebih rendah dari 2024, karena dampaknya ke perekonomian sektor pertanian.
“Pertanian ini sektor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi Sumbar. Data hingga triwulan III/2024, andil sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Sumbar 21,34%,” ujarnya.
Dia menegaskan agar tercapainya target perekonomian di tahun 2025 itu, kebijakan kepala daerah yang baru nanti sangatlah dinanti. “Kami berharap, mari saling bekerja sama dan berkoordinasi,” tutupnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi Sumbar, belum lama ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perekonomian Sumbar tahun 2024 tumbuh sebesar 4,36% dan pertumbuhan ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,62%.
Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2024 ini terjadi pada semua lapangan usaha, dan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,86 %, diikuti jasa lainnya sebesar 7,27%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 6,06%.
“Lapangan usaha yang memiliki peran dominan, pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 2,05%, kemudian lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 4,81%. Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 5,56%,” kata Sugeng dikutip dari data BPS.
Bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara yoy terjadi perbedaan yang cukup signifikan yang terjadi di sebagian besar lapangan usaha. Seperti untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 itu tumbuh 3,54%, sementara tahun 2024 hanya mampu tumbuh 2,05%.
Kemudian lapangan usaha yang terbilang cukup jauh perbedaan pertumbuhannya antara tahun 2023 dan 2024 itu, terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh 7,62% di tahun 2023 dan 5,45% di tahun 2024.
“Secara umum pertumbuhan ekonomi dari berbagai lapangan usaha lebih rendah 2024 dibandingkan tahun 2023. Tapi ada juga yang lapangan usaha yang malah tumbuh signifikan di tahun 2024 ini yakni administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mampu tumbuh 8,86%. Sedangkan tahun 2023 itu hanya 1,94%,” jelasnya.
BPS mencatat lapangan usaha yang mampu tumbuh baik di tahun 2024 ini hanya di tiga lapangan usaha. Pertama, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 8,86% di tahun 2024 dan bila dibandingkan tahun 2023 hanya 1,94%. Kedua, di perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu tumbuh tipis yakni 4,81% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,75%.
Ketiga, pada jasa pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 3,23%, dan bila dibandingkan tahun 2023 hanya mampu tumbuh 1,84%.
“Jadi tiga lapangan usaha itu yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2024,” tegasnya.
Namun ada hal yang mengejutkan itu, kata Sugeng, pertumbuhan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh melesat di tahun 2024 yakni 8,86%. Dan pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 hanya 1,94% dan tahun 2022 lebih kecil 0,89%.
Artinya untuk lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta lapangan usaha lainnya, pertumbuhannya lebih tinggi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2024.
“Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2024 ini lebih rendah dari tahun 2023. Karena, bila melihat dari struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti,” ujarnya.
Kemudian melihat pada Perekonomian Sumbar pada 2024 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp332,94 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp57,05 juta atau US$3.599,37.
Selanjutnya bila dilihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada 2024 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,55%, dan diikuti Riau sebesar 22,84%, Sumatra Selatan sebesar 13,63%, Lampung sebesar 9,94%, Kepulauan Riau sebesar 7,24%, Sumatra Barat sebesar 6,84%, Jambi sebesar 6,63%, Aceh sebesar 4,99%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,21%, dan Bengkulu sebesar 2,14%.
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Sumatra Utara sebesar 5,03%, diikuti Sumatra Selatan sebesar 5,03%, Kepulauan Riau sebesar 5,02%, Aceh sebesar 4,66%, Bengkulu sebesar 4,62%, Lampung sebesar 4,57%, Jambi sebesar 4,51%, Sumatra Barat sebesar 4,36%, Riau sebesar 3,52%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,77%.
