Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatra, ruas Pekanbaru-Rengat dengan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini.
Pertemuan lintas instansi, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PT Hutama Karya, P2T, Dinas PUPR-PKPP Riau, hingga pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, sudah difasilitasi oleh pemprov.
Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Firdaus, menyampaikan pada pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang masih tertunda.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan juga turut menangani lahan yang berada di kawasan hutan untuk memastikan proyek ini dapat berjalan sesuai target.
“Kami memfasilitasi penyelesaian ganti rugi untuk tol Sumatra ruas Pekanbaru-Rengat. Memang masih ada beberapa masalah terkait lahan, termasuk lahan warga dan kawasan hutan. Kami melibatkan semua pihak, termasuk Polda, BPN, kepala desa, dan camat. Ada sejumlah catatan penting terkait pembebasan lahan,” ujarnya Rabu (11/12/2024).
Firdaus menjelaskan hingga saat ini, sebanyak 204 bidang lahan masyarakat telah diselesaikan pembayaran ganti ruginya. Sementara itu, 152 bidang lainnya tengah dalam proses verifikasi oleh P2T untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum pembayaran dilakukan.
Baca Juga
“Insya Allah, dalam minggu ini 152 bidang akan diverifikasi ulang dan segera dibayarkan oleh Kementerian PU. Camat Tambang dan kepala desa terkait juga membantu melengkapi dokumen yang masih kurang,” jelasnya.
Dia menambahkan total pembebasan lahan juga mencakup 1.882 eks kawasan yang berada di dalam area hutan. Firdaus menegaskan pihaknya akan terus mendorong penyelesaian ini agar proyek strategis nasional tersebut tidak terhambat.
Masalah utama dalam pembangunan jalan tol, menurut dia adalah sengketa lahan, termasuk kepemilikan ganda. Beberapa kasus bahkan melibatkan hingga lima pihak yang mengklaim kepemilikan atas lahan yang sama. Kasus-kasus seperti ini harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.
“Masalah kepemilikan ganda menjadi salah satu hambatan. Tapi yang pasti, dana untuk ganti rugi sudah tersedia. Pemerintah memastikan proses ganti rugi tidak akan tertunda karena masalah anggaran,” ungkapnya.
Firdaus mengungkapkan proyek jalan tol Pekanbaru-Rengat ditargetkan selesai konstruksinya pada 2025 dan mulai operasional pada akhir 2026. Beberapa wilayah yang saat ini menjadi fokus pembebasan lahan adalah Desa Tarai Bangun, Karya Indah, dan Rimbo Panjang.
Sementara itu di Sumatra Barat, untuk menyambut arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, PT Hutama Karya (Persero) memastikan sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), termasuk Tol Padang-Sicincin sepanjang 36,6 kilometer (km), akan difungsionalkan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode tersebut.
Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, menjelaskan ruas fungsional ini akan mulai beroperasi pada 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.
“Keempat ruas tol fungsional, termasuk Padang-Sicincin, disiapkan untuk mendukung kelancaran arus Nataru. Kami berkoordinasi dengan Dirlantas terkait pengaturan jam operasional untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,” ujar Budi.
Menurutnya ruas Tol Padang-Sicincin, yang menjadi bagian dari proyek Jalan Tol Pekanbaru–Padang, merupakan tol pertama di Sumatera Barat. Keberadaan tol ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan antara Padang dan Sicincin hingga 30 menit. Sebelumnya, perjalanan di jalur ini memakan waktu lebih dari 1 jam.
Selain itu, tol ini juga diharapkan mendukung konektivitas wisatawan dan mempercepat distribusi barang, sejalan dengan target pemerintah dalam pengurangan biaya logistik nasional.
Hutama Karya memastikan layanan pendukung lengkap selama periode operasional fungsional, termasuk posko dengan layanan medis, bantuan darurat, informasi perjalanan, serta penempatan armada siaga seperti ambulans, mobil derek, dan patroli jalan raya.
Di sisi layanan transaksi, Hutama Karya menambahkan 22 unit mobile reader dan menyediakan 21 ribu stok Uang Elektronik (UE). Untuk kenyamanan pengendara, 12 SPBU modular, 1 SPBU reguler, dan SPKLU untuk kendaraan listrik juga telah disiapkan di rest area sepanjang JTTS.
Selama Nataru, Hutama Karya mengoperasikan total 848,86 km ruas jalan tol, yang terdiri atas 12 ruas tol bertarif sepanjang 724,08 km, satu ruas tol non-tarif sepanjang 33,6 km (Bayung Lencir-Tempino), dan empat ruas tol fungsional sepanjang 91,18 km.
.jpg?w=300&h=221)
