Bisnis.com, PALEMBANG – Penjabat Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menyebutkan beberapa hal yang menjadi perhatian menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Beberapa hal tersebut antara lain penguatan koordinasi antarlembaga, kesiapan infrastruktur dan logistik, pengamanan dan stabilitas keamanan, serta menjaga netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi momen pilkada ini,” ujarnya saat rapat konsolidasi daerah mengenai persiapan distribusi logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2024, di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Rabu (13/11/2024).
Menurut Elen, ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan suara, distribusi logistik pemilu, hingga kesiapan teknologi informasi yang akan digunakan dalam proses penghitungan suara, perlu dipersiapkan dengan matang agar tidak ada kendala teknis yang dapat menghambat jalannya Pilkada.
Selain itu, ia menegaskan bahwa masyarakat Sumsel juga dapat membantu menjaga kondusivitas daerah selama penyelenggaraan pilkada melalui sejumlah upaya, antara lain mencegah terjadinya kerawanan yang tidak diinginkan, mencegah penyebaran hoaks, serta hal-hal lain yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada.
“PPK kita, sebanyak 1.205 orang, adalah tulang punggung penyelenggaraan Pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti. Insya Allah, ini sudah berjalan dengan baik. Logistik Insya Allah minggu ini sudah mulai disalurkan, yang paling penting adalah kita mengantisipasi dan mewaspadai kerawanan. Sementara itu, teknis pelaksanaan insya Allah sudah aman dan berjalan dengan baik. Dukungan TNI, POLRI, BINDA, dan pengadilan juga sudah siap sepenuhnya sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Elen, Pemprov Sumsel telah melakukan sejumlah upaya dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak, seperti deklarasi netralitas ASN, pendidikan politik bagi pelajar SMA/SMK/MA, pembentukan tim pemantauan, penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, serta pemberian dana hibah.
“Pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN pada tanggal 27 Desember 2023 di Palembang akan menjadi deklarasi pertama yang dilakukan secara serentak dan diikuti langsung dan daring oleh 180.751 pegawai ASN yang terdiri dari ASN Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatra Selatan, dan ASN Vertikal se-Sumatra Selatan,” imbuhnya.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga telah melaksanakan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatra Selatan.
“Penandatanganan NPHD tersebut telah dilakukan secara serentak tercepat dan pertama di Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada tanggal 9 November 2023 di Palembang,” tutupnya.
