Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun anggaran 2025. Pagu anggaran ini telah disahkan oleh Komisi VI DPR RI, Jumat (13/9/2024).
Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, serta mendukung pengembangan perizinan untuk mempermudah investor masuk ke Batam, dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, persentase komponen pagu anggaran BP Batam, bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) badan layanan umum (BLU) sebesar 99,27%, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar 0,44 %, dan rupiah murni pendamping pinjaman luar negeri (RMP-PLN) sebesar 0,29%.
Rudi menjelaskan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk dua program, yakni 45,49% untuk program dukungan manajemen, sedangkan 54,51% untuk program pengembangan kawasan strategis.
Untuk program dukungan manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional, seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan organisasi, kegiatan pemeliharaan, jasa, dan kehumasan.
"Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam pogram yang kedua adalah berbagai kegiatan yang mendukung perizinan bagi investor, logistik serta pengembangan infrastruktur kawasan," kata Rudi, Jumat (13/9/2024).
Baca Juga
Pembangunan infrastruktur ini juga mencakup pengembangan bandara dan pelabuhan, penyediaan air bersih, rumah sakit, pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi, dan upaya percepatan PSN Rempang Eco-City.
"Salah satu fokus besar kita adalah membuat Batam-Rempang-Galang menjadi kawasan ekonomi yang makin modern dan mampu bersaing," katanya lagi.
Rudi juga mengatakan, tema pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tahun 2025 adalah percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Program BP Batam turut mendukung Prioritas Nasional Lima [PN 5] yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam Untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," pungkasnya.
