Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan tengah mendorong percepatan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang sempat dikabarkan molor di tahun 2025, untuk dapat terealisasi di tahun ini.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Elen Setiadi mengatakan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang berada di Kabupaten Banyuasin itu memerlukan penyiapan lahan
Saat ini lahan yang akan diselesaikan yaitu seluas 60 hektare, yang sudah proses di Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan tinggal menunggu dilakukan pelepasan kawasan hutan.
“Kita minta nanti dengan Bu Menteri untuk mempercepat itu,” kata dia, Jumat (5/7/2024).
Kedua, proses yang akan dilakukan yaitu meminta segera Dirjen Perhubungan Laut untuk menetapkan model kerjasama yang akan diterapkan. Apakah itu menggunakan model kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan lain sebagainya.
“Itu mereka minta waktu paling lambat sebulan ini mereka sudah, saya tetapkan lah seperti apa, sehingga prosesnya bisa diselesaikan nanti segera. Harapan kita, bukan harapan ya, maunya kita (groundbreaking tahun ini),” jelas Elen.
Baca Juga
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, Kementerian Perekonomian RI Wahyu Utomo mengatakan Pelabuhan Tanjung Carat merupakan salah satu dari tiga sektor prioritas dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional (PSN).
“Kalau saya lihat ada tiga sektor yang penting yaitu jalan tol, pelabuhan, dan perkeretaapian. Itu tiga sektor ini menjadi utama, karena penting untuk logistik,” ungkapnya.
Wahyu menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi prioritas lantaran kondisi Pelabuhan Boom Baru yang merupakan pelabuhan sungai, sehingga ada batasan mulai dari sedimentasi maupun jumlah kapal yang bisa masuk.
Dia menambahkan, untuk lahan 60 hektare yang sudah siap itu akan didorong. Akan tetapi di area pendukungnya memang masih ada beberapa kendala dan diminta untuk terselesaikan di tahun ini.
“Kita minta untuk diselesaikan pada tahun ini juga terkait dana kerohiman maupun penanganan dampak akibat pembangunan kepentingan umum,” pungkasnya.
