Bisnis.com, PALEMBANG -- Kementerian Perhubungan mengakui proses konversi lahan menjadi salah satu tantangan besar dalam realiasasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang ada di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan tempat yang ditetapkan sebagai kawasan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini semula merupakan kawasan hutan. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan pembangunan di kawasan tersebut membutuhkan berbagai persoalan administrasi yang jelas dan legal.
"Tanjung Carat ini kan semula hutan, sehingga ada proses pengalihan hutan kepada fungsi yang lebih produktif dan ada prosesnya mulai dari Amdal dan juga sertifikat," ujarnya, Senin (16/10/2023).
Sembari menunggu persoalan administrasi, kata Budi, pihaknya juga saat ini mulai melakukan pembuatan Detail Engineering Design (DED) untuk mempercepat proses pembangunan pelabuhan tersebut.
"Jadi kalau bisa kita selesaikan dalam waktu enam bulan, tahun depan kita bisa lelang. Dan karena sudah ada juga investornya, kalau semua selesai kita bisa juga groundbreaking di tahun 2024," tegasnya.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan pada prinsipnya semua program yang masuk ke Sumsel seperti pembangunan Tanjung Carat perlu dilakukan dan langkah percepatannya akan dilaksanakan.
Baca Juga
Tetapi, dia menekankan bahwa pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini harus dilakukan secara optimal dan melibatkan seluruh instansi terkait.
"Semoga pembangunannya bisa segera dilaksanakan dan kami akan melakukan koordinasi secara intens untuk merealisasikannya," jelasnya.
