Bisnis.com, PEKANBARU-- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyatakan sebanyak 11.666 pekerja sawit di wilayah itu sudah siap untuk didaftarkan sebagai peserta program perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
Kepala Disnakertrans Riau Boby Rachmat menyebutkan angka ini didapatkan dari hasil pendataan pihaknya terhadap para pekerja rentan dari sektor perkebunan kelapa sawit, dan berhak mendapatkan perlindungan dari dana bagi hasil (DBH) sawit. Nantinya pekerja akan dilindungi dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
"Terdapat alokasi penyaluran DBH Sawit ini dimana 80% adalah diperuntukan bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, kemudian 20% sisanya untuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Salah satu alokasinya adalah Perlindungan Jaminan Sosial, yakni untuk kepesertaan BPJamsostek bagi pekerja sektor kelapa sawit," ujarnya Rabu (27/3/2024).
Kadisnakertrans Boby mengakui DBH sawit ini merupakan bentuk komitmen pemerintah, untuk memberikan feedback atas hasil yang bersumber dari penerimaan negara atas bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
Menurutnya BPJamsostek selaku badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan telah secara proaktif menindaklanjuti adanya peraturan keuangan ini, yakni dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Diantaranya Disnakertrans Riau, Dinas Perkebunan Riau, Serikat Pekerja dan Asosiasi/ Komunitas Petani Sawit berserta seluruh unsur yang mendukung penyaluran DBH sawit ini.
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbar Riau, Eko Yuyulianda menyebutkan berdasarkan data klaim yang dimiliki pihaknya, dari 52.762 kasus kecelakaan kerja, sebanyak 24,83% terjadi pada pekerja sektor kelapa sawit, dan bagian yang paling rentan terkena resiko kecelakaan kerja adalah pada bagian kaki pekerja.
Baca Juga
"Tingginya resiko kecelakaan kerja pada pekerja perkebunan sawit menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, untuk dapat segera memberikan perlindungan kepada mereka melalui DBH Sawit ini," ungkapnya.
Kemudian, Kepala BPJamsostek Pekanbaru Panam, Anwar Hidayat mengatakan pendaftaran pekerja sawit sebagai peserta dari DBH sawit ini, merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi seluruh pekerja yang ada di Tanah Air, termasuk pekerja rentan sektor perkebunan.
"Tentu dengan adanya program perlindungan bagi pekerja sawit yang iurannya berasal dari DBH sawit ini, akan semakin mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, dan juga menjadi komitmen kami dalam mencapai hal tersebut," pungkasnya.
