Bisnis.com, PAINAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana alam di daerah itu yang belum maksimal serta adanya saran dari Kementerian Kesehatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Mawardi Roska mengatakan perpanjang masa tanggap darurat tersebut bertujuan agar penanganan dampak bencana bisa lebih maksimal lagi.
"Tanggap darurat bencana 14 hari pertama telah berakhir. Setelah kami lihat di lapangan, penanganan dampak bencana masih berlangsung. Karena memang dampak bencana cukup parah di Pesisir Selatan ini," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (22/3/2024).
Diakuinya bahwa keputusan perpanjangan masa tanggap darurat bencana itu juga mendapat saran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta adanya masukan dari Kementerian Kesehatan soal perlunya adanya penanganan ancaman kesehatan bagi masyarakat.
Dikatakannya bahwa saat ini penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana masih terus dilakukan. Termasuk juga operasional dapur umum terhadap warga yang berada di tenda-tenda pengungsian di beberapa titik di Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, dan Kecamatan Sutera.
"Saat ini kami juga telah memerintahkan camat dan wali nagari untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor," ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan data sementara, di daerah itu terdapat 489 rumah rusak berat akibat banjir dan tanah longsor.
Dari jumlah itu paling banyak terdapat di Kecamatan Sutera, yakni sebanyak 127 unit, kemudian di Kecamatan Linggo Sari Baganti 115 unit, Kecamatan Koto XI Tarusan 86 unit.
Selanjutnya di Kecamatan Lengayang 83 unit, Kecamatan IV Jurai 49 unit, Batang Kapas 20 unit. Sedangkan di kecamatan lainnya sebanyak 8 unit.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan sebelumnya juga menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pendistribusian air bersih ke lokasi terdampak bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan agar tidak menimbulkan dampak gangguan kesehatan.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Sumarjaya mengatakan dampak banjir di Pesisir Selatan sampai saat ini masih dirasakan masyarakat. Minimnya ketersediaan air bersih dan ditemukannya bangkai hewan ternak yang terbengkalai, dikhawatirkan dapat menjadi faktor risiko dalam timbulnya berbagai penyakit atau gangguan kesehatan masyarakat.
"Kurangnya ketersediaan air bersih serta tercemarnya sumber air, berpotensi menimbulkan penyakit seperti diare, kolera, maupun penyakit kulit. Kondisi seperti itu perlu segera ditangani," katanya, dalam keterangan resmi.
Dia menyebutkan dari koordinasi dengan dinas kesehatan setempat, saat ini sedang diupayakan penguatan promotif preventif sertai surveilans terhadap sistem kewaspadaan dini penyakit pasca banjir.
"Untuk itu perlu koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk penanganan segera,” ujar Sumarjaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Lila Yanmar mengakui bahwa selain penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan memang sedang diupayakan penyediaan air bersih untuk keperluan minum dan masak.
Menurutnya setelah melihat kondisi di area terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan itu, perlu untuk segera melakukan upaya antisipasi gangguan kesehatan bagi masyarakat.
“Kita butuh tempat penampungan air berkapasitas 200 liter, yang harganya tidak terlalu mahal. Perlu pula air mineral baik dalam galon maupun botol,” sebut Lila.
Dikatakannya selain tentang air bersih yang menjadi perhatian, persoalan terkait dengan bangkai hewan yang berserakan dimana-mana, juga dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
Menurut data yang disampaikan Dinkes Pesisir Selatan, ditemukan sekitar 5.000 ternak mati di wilayah Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Kambang.
Lila mengatakan bangkai hewan tersebut akan mempengaruhi kebersihan air di lingkungan, menimbulkan bau busuk dan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan Kesehatan.
“Sudah dilakukan penyemprotan untuk meminimalisir dampak yang dikhawatirkan bakal timbul. Namun upaya tersebut belum mencukupi untuk menjaga kesehatan masyarakat di sekitarnya,” jelas dia.
Soal bangkai hewan ini, kata Lila, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, namun juga perlu koordinasi dengan Dinas Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum untuk penyediaan alat berat pengangkut bangkai hewan.
Sementara masyarakat dapat mengupayakan pengadaan air bersih untuk keperluan konsumsi dengan cara pemberian zat kimia tawas ke air sumur atau air sungai. Setelah diendapkan, air tersebut dapat dikonsumsi dengan aman.
Untuk itu, selain penyediaan air bersih, masyarakat korban banjir juga membutuhkan pakaian dalam untuk dewasa dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Kebutuhan makanan seperti telur, kentang, wortel juga perlu disiapkan, selain peralatan masak seperti kompor, tabung gas dan perlengkapannya.
