Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mendorong satuan kerja kementerian/lembaga untuk selaras dengan program pemerintah daerah dalam melakukan realisasi belanja modal dari pemerintah pusat.
Kakanwil DJPb Provinsi Sumbar Syukriah HG mengatakan pada tahun 2024 Sumbar telah mendapat alokasi belanja modal dari pemerintah pusat Rp1,9 triliun. Belanja modal ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan dan irigasi.
"Belanja modal harus selaras dengan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program atau ada program yang dibutuhkan daerah, namun tidak dilaksanakan oleh pusat dan daerah," katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/3/2024).
Syukriah menyampaikan bahwa pada tahun 2024 terdapat anggaran sebesar Rp1,9 triliun yang diperuntukkan untuk kegiatan belanja modal, diantaranya untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan fisik lainnya.
Realisasi anggaran tersebut, kata Syukriah, perlu untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar seluruh kegiatan yang dilakukan memiliki output yang optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesegera mungkin.
Menanggapi pernyataan DJPb itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Ria Wijayanti menyampaikan bahwa sinergi antara pusat dan daerah sangat penting dengan beberapa pertimbangan, diantaranya potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah.
Baca Juga
"Sehingga keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional," ujarnya.
Menurutnya peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD harus didukung peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta percepatan pembangunan ditentukan oleh peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD.
Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan peningkatan kualitas belanja dengan melakukan sinkronisasi dan sinergi program.
Selama ini, pelaksanaan realisasi belanja modal terdapat sejumlah, sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran belanja pada satker masing-masing.
Kendati demikian, dia berharap percepatan realisasi belanja APBN dapat dilakukan dengan baik, dengan demikian outputnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Kinerja pelaksanaan anggaran yang baik dan tercapainya capaian output yang maksimal merupakan wujud kehadiran aktif APBN di tengah-tengah masyarakat.
