Bisnis.com, SEKAYU – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bakal menggarap sebanyak 549 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Serasan Sekate.
Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud mengatakan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan ini.
Dari total 549 unit itu, dia merinci 459 unit bantuan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Muba, 80 unit dari Dinas Sosial Muba, dan 10 unit dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Muba.
“Kami sangat menggencarkan program pengentasan kemiskinan, tidak hanya mengandalkan beberapa program saja, namun di setiap OPD terlibat aktif memasifkan program pengentasan kemiskinan,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (28/2/2024).
Pada tahun lalu, Pemkab Muba menginisiasi program Bantuan Tunai untuk Masyarakat Miskin (Bantu Umak) dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, Pemkab Muba juga menjalankan program RTLH yang menyasar ke 834 rumah warga.
Alhasil, kemiskinan ekstrem di Muba pada 2023 turun drastis menyentuh angka 0,9% dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 4,7%.
Baca Juga
“Di antaranya 670 unit bedah RTLH dari Dinas Perkim, 99 unit dari Dinsos Muba, dan 65 Baznas Muba. Jadi sistemnya keroyokan, semua pihak terkait terlibat. Alhamdulillah berdampak ke masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Muba Muhammad Ridho mengatakan pihaknya mengucurkan anggaran sebesar Rp22,95 miliar pada tahun anggaran 2024 ini untuk melakukan bedah rumah ke sebanyak 459 unit rumah.
“Nama programnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini diyakini dapat dengan masif mengurangi kemiskinan. Program bedah rumah ini akan terus berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial Muba Ardiansyah merinci 80 unit bantuan bedah dari Dinsos Muba menyasar di tiap kecamatan di Kabupaten Muba.
“Dinsos Muba telah menyiapkan anggaran Rp3,2 miliar untuk bedah 80 unit RTLH yang menyasar 15 kecamatan di Muba, di antaranya 5 unit di Sanga Desa, Babat Toman 3 unit, Batanghari Leko 10 unit, Plakat Tinggi 7 unit, Lawang Wetan 5 unit, Sungai Keruh 3 unit, Sekayu 28 unit, Lais 7 unit, Keluang 8 unit,” imbuhnya.
“Lalu, dari Baznas Muba 10 unit mengucurkan anggaran sebesar Rp291,37 juta. Semoga program RTLH ini dapat berdampak lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan serta menurunkan angka kemiskinan di Muba,” tuturnya.
Sebelumnya, Susi Susanti (45) warga Desa Tenggaro Kecamatan Keluang, mendapatkan jatah bedah rumah atau perbaikan RTLH program Dinas Sosial Muba yang sudah selesai dilakukan.
“Alhamdulillah kondisi rumah kami sudah sangat baik yang diperbaiki pak Bupati Apriyadi, kami tidak menyangka kalau pak Bupati Apriyadi ingin bertandang langsung,” ungkap ibu satu orang anak ini.
Ia mengaku, jatah perbaikan bedah rumah yang diberikan sangat bermanfaat terlebih kondisi kehidupan sehari-hari terbatas karena hanya mengandalkan pendapatan suami yang bekerja serabutan.
“Sekarang kalau hujan deras kami tidak was-was lagi tinggal di rumah, rumah kami sudah sangat layak dihuni berkat Pak Apriyadi," tuturnya.
Langkah yang dilakukan Pemkab Musi Banyuasin itu sejalan dengan strategi yang dilakukan Pemprov Sumsel dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menuturkan Pemprov Sumsel menginisiasi Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatra Selatan. “Dari laporan para kepala daerah, didapat 6.106 unit rumah yang akan dibedah. Ini masih akan terus bertambah menunggu laporan hasil koordinasi dengan BUMD dan BUMD di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Fatoni menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merayakan hari jadi ke-78 Sumatra Selatan yang akan diperingati pada 15 Mei.
“78 merupakan angka minimal kita dalam melaksanakan bedah rumah di masing-masing daerah, tadi yang daerahnya masih belum mencapai angka tersebut semoga nantinya dimudahkan dan dilancarkan untuk mencapai angka tersebut,” ucap Fatoni.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa program BSPS dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Basuki.
Program BSPS pada dasarnya merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya.
Pemerhati kebijakan publik daerah Abdul Nadjib mengapresiasi Pemkab Muba yang serius menangani dan menurunkan angka krmiskinan di daerahnya secara terintegrasi dan holistik.
“Ini bagian dari upaya penurunan angka kemiskinan, karena salah satu indikator kemiskinan adalah perumahan, terutama rumah tidak layak huni,” ujar dosen FISIP Universitas Sriwijaya itu.
Meskipun demikian, dia menegaskan program ini bukan satu-satunya upaya dalam mengentaskan kemiskinan.
“Masih banyak upaya yang telah dilakukan Muba dan sektor-sektor lainnya,” tuturnya.
