Bisnis.com, MEDAN - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara Zakir Syarif Daulay menyambut baik langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang langsung 'menodong' lembaga keuangan untuk membantu petani sawit di Sumut mengembangkan usaha pertanian mereka.
Todongan tersebut dilancarkan Airlangga usai mendengarkan aspirasi dan kendala yang disampaikan petani sawit di Deli Serdang, Jumat (26/1/2024) kemarin.
Diketahui, Airlangga meminta pihak perbankan ikut serta membantu jalannya program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan memberikan fasilitas KUR (kredit usaha rakyat) untuk meningkatkan produktivitas pertanian sawit rakyat.
"Kami sangat bersyukur sekali, karena kedatangan Menko ini memicu beberapa stakeholder semakin giat terlibat dalam program PSR. Seperti misalnya lembaga keuangan, yang dalam hal ini dapat memberikan KUR. Kemarin, mereka, kan sepertinya langsung ditagih janji oleh Menko sehingga langsung disepakati nilai juga prosedurnya," ujar Zakir kepada Bisnis, Senin (29/1/2024).
Dikatakan Zakir, salah satu kendala yang dihadapi pekebun di Sumut ialah terkait dengan pemeliharaan tanaman sawit pasca replanting yang bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memang memberikan dana replanting atau peremajaan sawit rakyat untuk mendorong perekonomian melalui peningkatan produktivias dan kualitas sawit, khususnya yang dikelola petani rakyat.
Baca Juga
Besaran dana replanting tersebut yakni Rp30 juta per hektare (ha) dengan maksimal luas lahan yang berhak mendapat dana PSR ialah 4 ha per petani.
Namun, dana yang disalurkan dalam bentuk hibah kepada petani tersebut, diterangkan Zakir hanya diberikan untuk tahun pertama.
Hal itu menurutnya cukup memberatkan petani lantaran pemeliharaan kebun membutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Dana dari BPDPKS itu hanya untuk tahun pertama. Pasca pemberian dana PSR di tahun pertama, setelahnya petani akhirnya terpaksa berusaha sendiri memelihara kebun mereka yang masih belum menghasilkan itu. Makanya kemarin Menko Ekon menekankan lembaga keuangan untuk membantu pemeliharaan sawit rakyat ini," ujar Zakir.
Ia pun menyetujui agar para pekebun sawit di Sumut dapat memperoleh akses KUR dengan mudah.
Dengan adanya KUR, lanjut Zakir, Ia berharap para pekebun tidak lagi enggan untuk melakukan replanting. "Ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita juga," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengimbau pekebun memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk melanjutkan pemeliharaan kebun sawit mereka pasca replanting yang didanai BPDPKS.
Menko Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke Kabupaten Deli Serdang Jumat (26/1/2024) kemarin juga mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pekebun dalam memperoleh KUR yang mencapai Rp25 juta per ha dan dengan bunga 6% per tahun.
“Secara nasional yang kita berikan untuk KUR itu Rp280 triliun. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan untuk replanting ini tidak berjalan,” ujar Airlangga seperti dikutip dari laman resmi Kemenko Ekon, senin (29/1/2024).
Pada kesempatan tersebut Airlangga juga langsung meminta perbankan yang hadir, salah satunya Bank Sumut, untuk menyalurkan KUR kepada pekebun sawit rakyat dari Koperasi Pemasaran Mitra Petani Mandiri. Para petani tersebut ialah yang menerima dana hibah program PSR dari pemerintah.
“Sudah due diligent, know your customer jelas, barangnya ada. Saya ingin ini menjadi contoh,” kata Menko Airlangga. (K68)
