Bisnis.com, MEDAN – Kendati indeks persaingan usaha di Sumatra Utara pada 2023 terbilang tinggi dengan nilai 5,18 skala 7, namun hal itu tidak membuat iklim persaingan usaha di Sumut serta merta sehat.
”Secara aspek regulasi dan struktur pasar di Sumut memang telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Namun, dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata [hasil pengukuran] terendah, yakni sebesar 4,03,” terang Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kantor wilayah (Kanwil) I Medan Ridho Pamungkas, Selasa (9/1/2024).
Hasil pengukuran KPPU terhadap dimensi perilaku pelaku usaha itu mengindikasikan bahwa pelaku usaha di Sumatra utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat.
Wujudnya, lanjut Ridho, antara lain berupa pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga; melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga; maupun dari segi riset, dan pengembangan, atau bahkan iklan yang relatif kurang dilakukan oleh pelaku usaha, yang merupakan indikator perilaku persaingan.
Hasil pengukuran terhadap dimensi perilaku ini disebut Ridho berbanding terbalik dengan persepsi yang disampaikan responden.
Sebelumnya, stakeholder yang menjadi responden survei menyimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat hambatan untuk mereka masuk ke pasar di Sumut. Sementara dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat di Sumut.
Baca Juga
“Untuk mengukur dimensi perilaku, tim peneliti menggunakan indikator dan daftar pertanyaan secara lebih mendetail, sehingga agak berbeda dengan persepsi responden secara umum ketika ditanya ada tidaknya perilaku persaingan usaha yg tdk sehat di Sumut,” ujar Ridho.
Terkait dengan pengukuran terhadap persepsi yang juga mengarah pada potensi persaingan tidak sehat, Ridho mengatakan terdapat tiga sektor yang dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian dan sektor transportasi dan pergudangan.
Rendahnya tingkat konsentrasi persaingan di sektor-sektor usaha tersebut, kata Ridho mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.
“Misalnya untuk perkebunan sawit atau pengelolaan hutan yang membutuhkan perizinan khusus sehingga hanya dikuasai oleh beberapa pelaku usaha. Begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalian. Meski dalam perspektif responden menyebutkan dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk, namun karakteristik sektor-sektor tersebut mendekati struktur pasar oligopoli,’’ bebernya.
Ridho menilai kondisi itu patut menjadi perhatian mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumut ialah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan share kontribusi mencapai 23,71%.
Di samping itu, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada kumulatif Triwulan III-2023, sebesar 13,39%.
”Artinya, sektor yang menjadi unggulan bagi Sumatera Utara tersebut justru yang berpotensi terjadi perilaku persaingan usaha tidak sehat,” jelas Ridho.
Indikasi-indikasi tersebut dikatakan Ridho menjadi tantangan KPPU di tahun 2024 ini, yakni memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi aturan dan regulasi. Hal ini, lanjutnya, untuk meningkatkan kepercayaan investor dan berbagai pemangku kepentingan lain.
Ridho juga menyebutkan bahwa reformasi perilaku pelaku usaha yang dilakukan secara komperhensif melalui instrumen penegakan hukum yang efektif dan pencegahan berbasis program kepatuhan akan menjadi prioritas KPPU Kanwil I dalam mengawal persaingan usaha yang sehat di Sumatra Utara. (K68)
