Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Barat dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak khusus di Sumbar terhitung Januari-September 2023 telah mencapai sebesar Rp4,1 triliun atau 72,44% dari target 2023 yakni Rp5,67 triliun.
Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Etty Rachmiyanthi mengatakan realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 10,16% dari capaian penerimaan pajak sampai dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp3,72 triliun.
"Memang ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang baik itu, seperti aktivitas ekonomi yang terus membaik yang diiringi dengan kenaikan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Badan serta rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh besarnya restitusi," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/10/2023).
Dia menyebutkan ke depannya, DJP Sumbar dan Jambi berharap penerimaan pajak akan tetap mencatat kinerja yang baik, sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi.
Etty menyampaikan dengan basis penerimaan tahun 2022 yang terus meningkat pada Oktober sampai dengan Desember, kinerja pertumbuhan diperkirakan akan mengalami normalisasi.Pada bulan Januari - September 2023, terdapat beberapa jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif.
PPh 21 tumbuh positif didorong oleh kenaikan setoran rutin dari Wajib Pajak sektor keuangan. PPh 23 tumbuh sangat baik dikarenakan terdapat kenaikan aktivitas sektor industri pengolahan.
Baca Juga
PPh Orang Pribadi (OP) tumbuh positif seiring dengan kenaikan pembayaran PPh OP tahunan. PPh Badan tumbuh positif sejalan dengan kenaikan angsuran PPh Badan. PPN DN tumbuh lebih baik karena adanya kenaikan penerimaan dari instansi pemerintah dan pembayaran ketetapan pajak.
"Sementara itu PPh Final terkontraksi karena adanya pembayaran dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak berulang," ucapnya.
Dikatakannya penerimaan bulan Januari - September 2023 ditopang oleh beberapa sektor dominan. Penerimaan di periode tersebut secara umum mengalami pertumbuhan yang positif.
Menurutnya pertumbuhan itu dapat dilihat pada sektor industri pengolahan tumbuh sangat baik seiring dengan kenaikan angsuran PPh Badan dan kenaikan pembayaran PPh 23.
Lalu sektor administrasi pemerintah tumbuh positif atas dampak perubahan aturan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah. Serta sektor perdagangan terkontraksi karena adanya pergeseran pembayaran PPN ke sektor administrasi pemerintah, serta pembayaran PPS yang tidak berulang.
Begitupun untuk sektor aktivitas keuangan yang mengalami pertumbuhan positif seiring dengan kenaikan pembayaran PPh 21 dan PPh Badan. Kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan mengalami penurunan setoran PPN dan penurunan penjualan benda meterai.
"Melihat kinerja ini, kami tentu akan senantiasa berkomitmen dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal demi terwujudnya pemulihan ekonomi bangsa," tegasnya.
Untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, Kementerian Keuangan Satu Provinsi Sumbar akan senantiasa bersinergi dalam memantau perkembangan kinerja penerimaan dari pemungutan bendahara khususnya pada Triwulan IV-2023 yang realisasinya diharapkan tercapai di atas Rp450 miliar.
