Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) dengan dukungan anggaran daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota.
Gubernur Riau, Syamsuar, mengungkapkan sejak 2019 hingga 2023, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Provinsi Riau untuk penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah daerah, dengan pola budget sharing, sebagian besar dana bantuan tersebut berasal dari Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota.
"Pada APBD 2024, kami akan mengalokasikan dana sebesar Rp236.63 miliar untuk program UHC BPJS Kesehatan ini sebagai komitmen yang kuat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat Riau," ungkapnya, Jumat (13/10/2023).
Dia memaparkan saat ini pencapaian UHC Provinsi Riau sampai Oktober 2023 sudah sebesar 95,27 persen. Sehingga dengan status tersebut telah memungkinkan 6,4 juta penduduk Riau untuk mendapatkan akses kesehatan hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
Syamsuar juga menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Riau sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Dengan mencapai persentase yang signifikan dalam cakupan UHC, Pemerintah Provinsi Riau berharap agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan tanpa adanya hambatan finansial.
"Langkah ini merupakan bukti komitmen nyata Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung akses kesehatan bagi seluruh penduduk," pungkasnya.
Baca Juga
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kampar resmi menyandang status Universal Health Coverage (UHC) dan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Kampar Melaju (JKKM) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
Penjabat Bupati Kampar mengatakan program UHC Kampar Melaju memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kampar, sehingga hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) kepada BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Alokasi anggaran kami dalam mendukung terwujudnya UHC BPJS Kesehatan di APBD perubahan tahun ini telah mencapai lebih dari Rp8 miliar, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp70 miliar pada tahun depan," ujarnya.
Dia memaparkan pelayanan kesehatan yang tersedia di Kampar saat ini meliputi seluruh Puskesmas di 21 kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, dan RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
