Bisnis.com, BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menyatakan relokasi warga Pulau Rempang yang terimbas Proyek Eco-City akan tetap dilaksanakan.
Bagi warga yang bersedia direlokasi sementara ke rusun atau hunian lainnya di Batam, BP Batam akan memberikan uang makan senilai Rp1,2 juta per orang tiap bulannya, ditambah uang sewa hunian senilai Rp1,2 juta.
"BP Batam akan mempersiapkan uang sewa rumah Rp1,2 juta. Lalu uang makan per orang Rp1,2 juta. Kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, maka jadi Rp4,8 juta ditambah uang sewa, total Rp6 juta," kata Rudi saat menggelar konferensi pers di Gedung Graha Kepri Batam, Rabu (13/9/2023).
BP Batam juga telah menyediakan sejumlah rusun milik pemerintah di Batam untuk menampung warga Rempang yang bersedia direlokasi.
Bahkan juga mencarikan rumah tapak, yang diprioritaskan untuk warga yang sudah tua. Total ada 1.138 unit rusun dan rumah yang telah disiapkan. Relokasi sementara ini dijadwalkan mulai 20 September 2023, karena pengosongan pulau tersebut maksimal 28 September 2023.
"Untuk warga yang sudah tua, mereka banyak mengadu kalau di rusun tidak bisa naik tangga, maka kami siapkan rumah tapak. Kami cari rumah tapak di Batam yang bisa disewakan, dan itu diprioritaskan untuk warga yang sudah berumur," ungkapnya.
Baca Juga
Rudi kemudian menjelaskan mengenai lokasi relokasi permanen yang ada di Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang.
"Tempat relokasi di Dapur 3, luas lahan yang diberikan untuk pembangunan 2.700 rumah itu lebih kurang 450 hektare. Mengapa luasnya besar, karena semua yang punya rumah di Rempang diberi ganti rugi, kira-kira maksimum 500 meter persegi," paparnya.
Rudi kemudian mengungkapkan bahwa warga yang bersedia direlokasi, maka akan langsung diberi sertifikat tanah gratis tanpa perlu lagi harus membayar Uang Wajib Tahunan (UTW).
"Yang mau pindah duluan, kami beri dulu sertifikat. Siapa yang sukarela maka bisa dikeluarkan, sambil menunggu karena lahannya masih harus cut and fill. Itu butuh waktu lama sekitar setahun dari sekarang," ujarnya.
Tempat relokasi permanen yang diberi nama Kampung Nelayan Maritim City ini akan dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari pendidikan, sanitasi, air dan listrik 24 jam, dermaga, pelabuhan bongkar muat, tempat ibadah dan lain-lain.
"Kami akan bangun jalan aspal sepanjang 6 km ke lokasi tersebut. Rumahnya akan dibangun bergaya Melayu. Jadi total uang yang dibutuhkan untuk membangun 2.700 rumah itu sebesar Rp1,8 triliun," jelasnya.
Dana tersebut akan bersumber dari pembayaran UWT Pulau Rempang dari pengembang PT Makmur Elok Graha (MEG) sekitar Rp1,4 triliun. "Dari UWT untuk 7.572 hektare lahan yang bisa dikelola. Sementara sisanya, saya akan cari bersama dengan Pak Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)," paparnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan bahwa meski telah direlokasi, warga Rempang masih tetap bisa beraktivitas nelayan.
"Kemungkinan ada sebaran masyarakat yang akan direlokasi ke kampung terdekat. Salah satu pertimbangannya karena masih bisa beraktivitas nelayan di Lautan Rempang, jadi ekonomi tetap berlanjut," paparnya.
Ansar juga menyatakan akan berusaha membuka lapangan kerja bagi pemuda-pemudi pulau tersebut. "Kami minta investor (PT MEG dan Xinyi) komitmen lakukan itu dan ikut memfasilitasi. Jadi selain investasi berkembang, masyarakat juga ikut sejahtera," pungkasnya.(K65)
