_dengan_Gubernur_Kepri,_Ansar_Ahmad_terkait_pengembangan_Bandara_Karimun._F_Ist.jpg)
Bisnis.com, BATAM — Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk memastikan pengembangan Bandara Raji Haji Abdullah di Pulau Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) berjalan lancar.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur di daerah merupakan prioritas pemerintah pusat. "Prioritas pemerintah yakni memperbaiki infrastruktur transportasi di wilayah Kepri," kata Budi saat menemui Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Bupati Karimun, Aunur Rafiq di Jakarta, melalui keterangan resmi, Selasa (13/6/2023) .
Budi mengatakan pentingnya pengembangan bandara tersebut dalam meningkatkan konektivitas udara dan mendukung sektor pariwisata serta pertumbuhan ekonomi regional.
Menanggapi pernyataan Menhub, Ansar Ahmad mengatakan bahwa kendala pengembangan bandara tersebut, yakni pelepasan izin kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sendiri telah mengalokasikan dana dari APBD dan APBN untuk proyek tersebut.
"Kami berharap agar KLHK dapat memperlancar proses pelepasan izin kawasan hutan. Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan peluang investasi di wilayah kami," tuturnya.
Senada dengan Ansar, Aunur Rafiq juga menekankan betapa pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat proses perizinan.
Baca Juga
"Kami membutuhkan kerja sama yang kuat dari semua pihak terkait untuk mengatasi kendala ini. Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah akan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat dan membuka peluang baru dalam sektor pariwisata dan investasi," paparnya.
Bandar Udara Raja Haji Abdullah berdiri di atas lahan seluas 72.000 meter persegi. Bandara tersebut memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter dengan kapasitas tiga pesawat tipe Cassa 212 atau satu pesawat ATR 72-600.(K65)
